ISLAM MENUJU DEMOKRASI LIBERAL DALAM KAITAN DENGAN SEKULARISME

1.      Pengantar

Berbicara tentang demokrasi liberal, langsung atau tidak langsung, akan berhadapan dengan paham sekularisme. Dengan kata lain, dalam mencapai demokrasi liberal memerlukan sekularisme untuk dapat menjaga kesinambungan didalam demokrasi liberal itu sendiri[1]. Sekularisme menjadi syarat utama atau esensi bagi demokrasi liberal. Namun pada saat yang sama, mengutuk paham sekularisme. Lalu bagaimana hal ini dapat dijembatani? Dengan kata lain, bagaimana sekularisme ini bisa dikonstruksi secara sosial sehingga dapat membantu proses demokratisasi dan liberalisasi di dunia Islam?. Kapan dapat dikatakan bahwa demokrasi liberal membutuhkan sekularisme?. Dengan mengajukan pertanyaan ini, maka hal-hal inilah yang digeluti dalam makalah ini.

2.      Kembali ke akar timbulnya sekularisme

Untuk mengerti dan memahami arti sekularisme, perlu mengetahui latar belakang timbulnya paham sekularisme agar tidak terjadi kesalah-pahaman terlebih kapan dan apa maksud lahirnya paham sekularisme tersebut. Dengan demikian, Apa yang menjadi akar timbulnya paham sekularisme?.

Secara tidak langsung telah dijelaskan bahwa adanya campur baur antara urusan agama dan pemerintahan. Dalam buku Nader Hasheni, mengatakan bahwa terjadinya pandangan sekularisme yakni pada masa reformasi protestan dan perang agama di Eropa, dimana pada abad ke empat belas banyak orang menentang kebijakan Paus dan pada akhirnya berhujung pada ketegangan dan keretakan awal antara otoritas agama dan sekuler di dunia Kristen Latin. Kemudian pada abad tujuh belas dan sembilan belas merupakan peristiwa-peristiwa yang menentukan perkembangan sejarah sekularisme politik. Jadi titik awali sekularisme Barat adalah perang agama[2].

Unsur kedua adalah adanya revolusi Perancis, dimana identitas agama sedikit demi sedikit digantikan oleh bentuk ikatan sosial yang berhubungan dengan kelahiran negara-negara. Paham sekularisme yang timbul akibat revolusi Perancis ini dapat dilihat dalam dua model dan keduanya saling berkaitan namun berbeda yaitu dalam bentuknya yang paling lemah, dimana sekularisme memisahkan negara dengan agama dan menjaga agar negara tidak memaksakan, melembagakan, atau secara formal memberikan dukungan pada sebuah agama. Secara umum negara harus menjaga sikap yang sama secara ketat terhadap agama. Dalam bentuknya yang lebih kuat, sekularisme juga memisahkan politik dan agama serta menjaga supaya perdebatan dan deliberalisasi politik harus dilaksanakan berdasarkan nalar sekuler semata[3]. Inilah akar-akar penyebab timbulnya paham sekularisme itu sendiri.

3.      Menuju sebuah definisi konseptual sekularisme

Selama ini pembicaraan mengenai sekularisme hanya sebatas wacana melulu dan tidak langsung diselesaikan secara mendetail. Hal ini menyebabkan adanya kesalah-pahaman. Sekularisme juga dimengerti hanya sebagai bentuk pemisahan antara hal-hal yang ilahi dan duniawi. Dengan demikian akan menimbulkan kesulitan dalam mengerti sekularisme apabila mengkaitkannya dengan bidang pemerintahan, budaya, politik, agama, dan sebagainya.

Selain itu, sekularisme diartikan sebagai anti-klerikalisme, ateisme, anti kemapanan, netralitas, serta melulu sebagai pemisahan antara agama dan negara, penolakan simbol-simbol keagamaan dalam negara, dan sebagainya. Padahal sebenarnya ada banyak pengertian sekularisme[4].

Lalu apa arti sekularisme itu? Istilah sekular berasal dari bahasa Latin yaitu saeculum dimana memiliki dua arti yaitu dalam bidang waktu dan lokasi. Waktu menunjuk kepada pengertian ‘sekarang’ atau ‘kini dan lokasi menunjuk kepada pengertian ‘dunia’ atau ‘duniawi’. Jadi saeculum berarti ‘zaman ini’ atau ‘masa-kini’. Zaman ini atau masa kini menunjuk kepada peristiwa-peristiwa di dunia ini, dan itu berarti ‘peristiwa-peristiwa masa kini’. Tekanan makna diletakkan pada suatu waktu atau periode tertentu di dunia yang dipandang sebagai suatu proses sejarah. Pengertian sekular menunjuk kepada kondisi dunia pada waktu, periode atau zarnan tertentu ini[5].

Dengan kata lain, sekularisme lebih dipahami sebagai ‘keduniawian, perhatian pada hal-hal yang ada pada kehidupan ini, dan untuk mengubah dari kepemilikan spiritual menjadi penggunaan umum dan menjadikannya duniawi. Kesejahteraan manusia senantiasa melulu diwujudkan melalui alat-alat material, atau mengukur kesejahteraan manusia dengan aturan utilitarian, serta menjadikan pelayanan terhadap orang lain sebagai tugas rutinitas[6].

Melihat pengertian sekularisme diatas dapat disimpulkan bahwa paham sekularisme bukanlah sebuah entitas monolitik, namun bermacam-macam sesuai dengan pengalaman sejarah masing-masing terutama dalam hubungan antara agama-negara dan pembangunan bangsa (nation building) di berbagai negara demokrasi yang ada. Lalu, bagaimana hubungan atau kaitan antara paham sekularisme dengan demokrasi liberal?

4.      Kaitan antara agama, demokrasi liberal dan sekularisme

Akhir-akhir ini muncul sebuah pemikiran dominan bahwa masyarakat muslim tidak mampu menyelaraskan diri dengan perkembangan laju modernitas yang tengah berkembang, baik dari segi budaya maupun pemikiran. Masyarakat muslim tampak menentang semua hal yang berbau modernitas. Pandangan tersebut semakin diperkuat dengan adanya peristiwa kontroversi pelarangan hijab di Perancis, aneksasi Kuwait, perang teluk, menara kembar di New York dan Pentagon di Washington DC.

Tuhan

Dengan demikian, sekilas tampak hubungan antara agama demokrasi dan sekularisme sangat bertentangan dan penuh dengan konfliktual. Ketiga konsep tersebut berbicara mengenai dua aspek yang berbeda tentang manusia dan Tuhan. Salah satu cara untuk menggambarkan keteganga teoritis antara agama dan demokrasi adalah dengan membayangkan sebuah sumbu horizontal dan vertikal. Bandingkan diagram berikut:

Manusia
Manusia
Manusia

Sebagaimana ditunjukkan diagram di atas bahwa agama pada dasarnya adalah hubungan vertikal antara seseorang dengan Tuhannya. Dalam bentuknya yang paling dasar, ia tidak perlu memengaruhi atau memperhatikan anggota masyarakat yang lain. Agama adalah sebuah sistem keyakinan dan peribadatan yang berkaitan dengan yang ilahi dan yang suci. Dengan demikian, ia jelas bersifat metafisik dan ukhrawi dalam arah (orientasi dan tujuannya (telos).

Di sisi lain, demokrasi adalah sebuah pengelolaan politik yang secara fundamental melibatkan hubungan horizontal antar individu dalam masyarakat. Demokrasi sangat nyata bersifat duniawi, sekulaer dan egalitarian, setidaknya dalam teori. Demokrasi berarti sebuah persamaan hak dan perlakuan di depan umum bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Tujuannya digerakkan menuju pengelolaan urusan-urusan manusia tanpa kekerasan dala rangka menciptakan kehidupan yang baik di dunia ini, bukan di akhirat. Satu hal yang penting yaitu bahwa demokrasi tidak seperti agama. Peraturan-peraturan dari demokrasi bisa diubah, disesuaikan, dan diganti.

Dengan melihat ketegangan antara agama dan demokrasi, maka demi merekonsiliasi hubungan keduanya, sebuah teori tentang sekularisme politik yang berbasis agama diperlukan. Akan tetapi timbul pertanyaan bagaimana bentuk sekularisme yang diharapkan islam sendiri, sehingga dapat mencapai demokrasi liberal dalam tubuh islam, serta bagimana hubungan antara antara agama, demokrasi liberal dapat dijelaskan? [7].

Menjawab pertanyaan ini, Alfred Stephan memberikan teori tentang kaitan antara agama dan negara demokrasi liberal yang disebut dengan ‘toleransi kembar (Twin Toleration)[8]. Meskipun Alfred Stephan sepakat bahwa pemisahan agama-negara juga diperlukan untuk mempertahankan demokrasi liberal. Namun ia juga membangun sebuah teori yang serbaguna, yang memungkinkan beberapa skenario di mana agama dan demokrasi dapat juga berdampingan.

Hal yang perlu diperhatikan dalam teori toleransi kembar yang diajukan oleh Stephan adalah bahwa toleransi kembar didefenisikan sebagai batas-batas minimal dari kebebasan bertindak yang entah bagaimana harus dibangun bagi institusi politik vis-á-vis otoritas agama, dan bagi individu-individu dan kelompok-kelompok keagamaan vis-á-vis institusi-institusi politik. Dengan kata lain, toleransi kembar (twin toleration) mengacu pada batas-batas minimum dari kebebasan bertindak yang baik organisasi-organisasi keagamaan maupun negara dimana keduanya harus saling mengakui, menghormati,  dan menjaga kesinambungan sebuah demokrasi liberal. Jadi penekanannya harus diberikan pada kata ‘minimum’[9].

Kemudian Stephan mengarahkan analisisnya pada pusat dari ketegangan antara agama dan demokrasi. Dia mengatakan bahwa akar dari permasalahan ini adalah usaha untuk menentukan batas-batas kebebasan yang diperlukan bagi pemerintah yang terpilih dan bagi individu-individu atau kelompok-kelompok keagamaan dari pemetintah[10].

Batas-batas antara agama dan negara harus dibangun dalam wilayah kunci otonomi masing-masing. Bagi institusi- institusi demokrasi yaitu bahwa institusi- institusi yang lahir dari prosedur-prosedur demokrasi harus dapat, dalam ikatan konstitusi dan hak asaasi manusia, menciptakan kebijakan-kebijakan. Institusi- institusi keagamaan tidak boleh memiliki hak-hak prerogatif istimewa yang dijamin konstitusi, yang membuat mereka secara otorotatif dapat memerintahkan kebijakan publik bagi pemerintah yang terpilih secara demokratis[11].

5.      Pengaruh sekularisme terhadap umat Islam[12]

Bila melihat perkembangan sekularisme, paham sekularisme telah memasuki dunia islam sendiri. Namun dalam wawancara dengan KH. Marzuki, pemahaman istilah demokrasi liberal dalam tubuh islam bukanlah berasal dari pengaruh sekularisme sendiri, melainkan adanya sebuah kesadaran bahwa pertama-tama islam yang ‘dulu’ tidaklah sama dengan islam yang sekarang dan karena itu islam harus juga berubah terus menerus sesuai dengan perkembangan zaman.

Hal ini bukan berarti bahwa islam mengikuti pola perkembangan zaman yang sedang berlangsung. Munculnya ide mengenai demokrasi liberal dalam Islam dilatar belakangi oleh beberapa pemikir Islam yang telah menyadari bahwa tidak semua ajaran yang terdapat dalam Al-Quran dapat diterapkan begitu saja dalam kehidupan keseharian para kaum muslim. Dengan kata lain bahwa banyak para pemikir dari kalangan Islam telah menyadari bahwa banyak ajaran Al-Quran kurang sesuai lagi dengan perkembangan zaman sehingga perlu ‘direvisi kembali’[13].

Berkaitan dengan fatwa MUI yang dikeluarkan pada tahun 2005 yang lalu, beliau mengatakan bahwa modernitas sudah jauh lebih berkembang dengan kemajuan zaman. Masyarakat banyak yang ‘kurang peduli’ dengan sekitarnya, namun bukan berarti masyarakat menjadi lupa akan agama. Karena itu yang penting adalah bagaimana mengarahkan masyarakat khususnya umat islam agar tetap setia dalam iman islam namun juga tidak bertentangan dengan perkembangan zaman yang terjadi seperti sekarang ini.

Akan tetapi, bagaimana pandangan islam yang ‘masih murni’ bila mendengar istilah atau paham  sekularisme terlebih bila dikaitkan dengan persoalan iman islam dewasa ini?

6.      Pandangan Islam terhadap sekularisme: Menuju Demokrasi Liberal Sekular Dunia Muslim

Seperti yang telah dituliskan diatas bahwa masalah sekularisme terutama mengenai pengertiannya, tidak ada pengertian yang tepat. Demikian juga dalam bahasa Arab klasik, Persia atau Turki, tidak ada ditemukan kata yang persis sama dengan saecular, sekularisme atau sekularitas. Sayyed Hossein Nasr menulis bahwa ada kata kerja urfi yang secara esensi mengacu pada hukum, dunyawi, yang berarti dunia ini, berbeda dengan dunia lain, dan zamani, yang berarti temporal sebagai lawan kata dari abadi, tetapi tidak satupun yang memiliki arti yang sama persis dengan sekular[14].

Istilah sekularisme dalam Al-Quran lebih tepat bila disamakan dengan kata dahr, yang berarti ateis. Istilah ini dikaitkan dengan Jamaludin al-Afghani, aktivis politik Muslim terkemuka pada akhir abad kesembilan belas. Selain itu juga A. Supardi Adiwidjaya salah seorang koresponden rakyat merdeka online dalam wawancaranya dengan KH A. Cholil Ridwan, Lc pada hari Sabtu, 05 November 2011, pukul 09:29:00 WIB mengatakan bahwa paham sekularisme, pluralisme dan liberalisme adalah haram. Karena itu siapa yang mengikuti paham tersebut dianggap keluar dari Islam[15].

Sementara mengutip artikel dari Abdou Filali Ansary dalam Nader Hashemi, dikatakan bahwa di dunia islam, sekularisme mendahului reformasi agama—-kebalikan dari pengalaman Eropa di mana sekularisasi lebih atau kurang merupakan konsekwensi dari reformasi tersebut[16]. Nader Hashami mengemukakan dua hal berikut untuk memperluas pandangan tersebut sehingga menjadi lebih terang yaitu hubungan simbiosis antara agama, sekularisme dan budaya politk, dan kedua yaitu mengetahui bagaimana demokrasi liberal di masyarakat Muslim dapat maju.

Salah seorang mahasiswa Kanjuruhan mengatakan bahwa sekularisme itu sangat jelek dan apabila diterapkan dalam islam maka eksistensi Islam sendiri akan semakin hancur. Sekularisme merupakan paham yang memisahkan agama dan negara. Lebih lanjut dikatakan bahwa apabila sekularisme ini diterapkan dalam lingkup islam indonesia, maka sama sekali tidak akan membawa islam pada hakekat yang sebenarnya yaitu melakukan dakwah bagi sesamanya. Itu berarti tidak ada lagi bedanya dengan agama Kristen yang ada di Eropa[17].

Dengan demikian dapat disimpulan bahwa sekularisme, pluralisme dan liberalisme merupakan paham yang masih berada dalam situasi menegangkan karena masih terjadi pro dan kontra khususnya dalam mencari islam demokrasi liberal. Sementara

7.      Sekularisme Muslim dalam Konteks Indonesia: Berkaitan Fatwa MUI[18]

Sekularisme Muslim di Indonesia dapat dilihat kembali yakni pada masa kolonialismen Belanda, dan perjuangan kemerdekaan. Dari awal, pernyataan tentang dasar filosofis negara Indonesia yang baru telah menjadi masalah yang memanas. Satu kelompok nasionalis agama di Indonesia, mengklaim bahwa mayoritas rakyat Indonesia adalah Muslim, bersikeras menyatakan bahwa islam harus agama resmi negara. Pada satu titik perdebatan konstitusional mereka berhasil memasukkan sebuah frase yang mengacu kepada hukum syari’ah[19].

Selain itu dapat juga dilihat adanya dua kelompok Muslim yang berpengaruh besar dalam Muslim yaitu Nahdlatu Ulama dan Muhammadiyah. Artinya bahwa dengan keberadaan dua kelompok besar tersebut dapat dilihat sejauh mana mereka telah memainkan peranan penting dalam moderasi opini publik, meredam konflik antar kelompok dan mempromosikan toleransi, sosialisasi demokrasi, dan menambah jumlah bagi aspirasi reformis.

Salah seorang pemikir islam Indonesia yang terkenal yaitu Nurcholis Madjid dalam sebuah diskusi tentang Islam kontemporer di Indonesia dan beliau mempersiapakan presentasinya yang berjudul ‘keharusan pembaharuan pemikiran Islam dan masalah integrasi umat’ mengatakan bahwa adanya sebuah dilema yang dihadapi muslim Indoensia yaitu bagaimana reformasi pemikiran Islam dilakukan sekaligus menjaga persatuan umat islam?. Selanjutnya dikatakan bahwa pemikiran Islam di Insonesia telah menjadi ‘fosil dan usang, tanpa dinamika.[20]

Selain itu juga, dia mengatakan dengan tegas bahwa pembaharuan harus dimulai dengan dua tindakan yang berkaitan erat yaitu membebaskan diri dari nilai-nilai tradisional dan mencari nilai-nilai yang berorientasi ke masa depan. Salah satu ukuran dari kelemahan intelektual yang melanda umat muslim adalah ketidakmampuan mereka untuk membedakan antara nilai-nilai yang ‘transenden dari yang temporal’[21].

Umat muslim dengan kata lain, secara intelektual tidak siap untuk menghadapi tantangan dunia modern karena mereka tidak bisa membedakan antara hal-hal yang sakral dan yang tidak. Solusi yang ditawarkan adalah temporalisasi nilai-nilai yang memang seharusnya duniawi, dan membedakan ummat dari kreatif baru dan mengolah kesiapan mental untuk selalu menguji dan menguji kembali kebenaran sutu nilai dalam menghadapi fakta materi, moral atau historis, sehingga hal ini bisa menjadi karakter umat islam[22].

Madjid juga menyampaikan seruan untuk kebebasan berpikir. Ia mendorong umat Islam untuk mengembangkan kepercayaan diri untuk terlibat dengan ide-ide baru, walaupun tidak konvensional dan kontroversial, dan untuk mendukung kebebasan umum ‘dalam konfrontasi ide dan pikiran, bahwa kesalahan (dalam berijtihadpen) mendapat keuntungan yang cukup besar, karena akan mendorong yang kuat. Dia meminta Muslim Indonesia untuk menghubungkan gagasan ‘kemajuan’ dengan sikap ‘mental yang terbuka, dalam bentuk kesediaan untuk menerima dan mengambil nila-nilai (temporal) dari sumber apa pun selama mereka mengandung kebenaran[23].

  1. Fatwa MUI dan Tanggapan Umat Muslim Indonesia atas Fatwa MUI

Secara singkat dapat dijelaskan konsep sekularisme dalam konteks Indonesia. Dalam fatwa yang dikeluarkan MUI pada tanggal 22 Jumadil Akhir 1426 H / 29 Juli 2005 M mengatakan bahwa paham sekularisme (juga pluralisme dan liberalisme) adalah haram. MUI memandang ketiganya bahwa perkembang sekularisme dikalangan masyarakat telah menimbulkan keresahan sehingga sebagian masyarakat meminta MUI untuk menetapkan Fatwa tentang masalah tersebut.

MUI memahami paham sekualisme sebagai paham memisahkan urusan dunia dari agama hanya digunakan untuk mengatur hubungan pribadi dengan Tuhan, sedangkan hubungan sesama manusia diatur hanya dengan berdasarkan kesepakatan sosial. Dengan demikian, MUI mengatakan bahwa paham sekualarisme agama adalah paham yang bertentangan dengan ajaran agama islam. Kemudian umat Islam haram mengikuti paham sekularisme agama.

Dalam masalah aqidah dan ibadah, umat islam wajib bersikap ekseklusif, dalam arti haram mencampur adukan aqidah dan ibadah umat islam dengan aqidah dan ibadah pemeluk agama lain. Bagi masyarakat muslim yang tinggal bersama pemeluk agama lain (pluralitas agama), dalam masalah sosial yang tidak berkaitan dengan aqidah dan ibadah, umat Islam bersikap inklusif, dalam arti tetap melakukan pergaulan social dengan pemeluk agama lain sepanjang tidak saling merugikan.

Dalam buku Budhy Munawar-Rachma mengatakan bahwa pemahaman MUI bahwa, sekularisme tak lain dari sinkretisme adalah keliru. Dalam kaitannya dengan agama, baik Islam, Kristen, Hindu, maupun Budha, tidak berpahaman bahwa ketiga Trilogi tersebut tidak berarti sinkretisasi agama-agama. Jika yang dimaksud haram oleh MUI adalah pluralisme dalam pengertian itu, maka beliau mengatakan bahwa fatwa tersebut dianggap sebagai suatu kemubaziran[24].

Berbeda dengan Dr. Muhammad Saliq. Beliau mengatakan bahwa dengan dikelurkannya fatwa MUI, merupakan hal yang bagus dan indah karena memiliki tujuan untuk menjaga kemurnian ajaran islam. Namun dalam pernyataannya juga, beliau juga tidak setuju dengan apa yang dikatakan oleh MUI karena MUI masih memiliki pemikiran yang eksklisif dengan perkembangan zaman khususnya berkaitan dengan pluralisme yang ada di Indonesia[25].


[1] Perlu diketahui bahwa berbicara mengenai sekularisme juga telah menyangkut pembicaraan mengenai liberalism dan pluralisme. Karena itu, dalam paper ini tidak dituliskan secara panjang lebar dan mendetail mengenai persoalan liberlisme dan pluralism karena sudah dicakup dalam pembahasan mengenai sekularisme

[2] misalnya apa yang disebut dengan Anglo-Amerika’ yang bersahabat dengan agama atau versi lemah, dan versi Repubik Prancis yang ‘memusuhi agama’, alias versi kuat sekularisme. Bdk. Nader Hashemi., Islam, sekularisme dan demokrasi liberal, (Jakarta: Gramedia, 2011),  hlm 176-186.

[3] Bhikhu Parekh, Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory, (Cambridge, Mass: Harvard university Press, 2000), hlm. 320-322.

[4] Menurut hasil wawancara dengan Dr. Muhammad Saliq pada tanggal 24 November 2011, pukul 18.00. Dr. Muhammad Saliq mengatakan bhawa ada sepuluh pengertian dari kata sekularisme. Perlu diketahui bahwa Dr. Muhammad Saliq berhasil menyusun disertasi doktoralnya di UIN Jakarta, dimana disertasinya juga berkaitan dengan paham Sekularisme dalam Islam. Beliau sekarang menjadi staf dosen di UAIN Surabaya.

[5] Syed Muhammad al-Naquib., Islam dan sekularisme, (Bandung: Pustaka, 1981). hlm 18-19.

[6] Satu cara lain untuk sederhana untuk berpikir mengenai sekularisme adalah mengkaitkannya dengan tiga disiplin dalam ilmu sosial: filsafat, sosiologi, dan imu politik. Secara filosofis, sekularisme merujuk pada penolakan terhadap yang transenden dan yang metafisik dengan memusatkan perhatian pada yang eksistensial dan yang empiris. Secara sosiologis, sekularisme berkaitan dengan modernisasi: sebuah proses bertahap menuju penurunan pengaruh agama dalam institusi-institusi sosial, kehidupan masyarakat, dan hubungan manusia. Ini adalah pemahaman sekularisme yang biasa digunakan dalam diskusi populer mengenai topik sekularisme, dimana bagian-bagian dari masyarakat dan kebudayaan dipindahkan dari dominasi instituis-institusi dan simbol-simbol agama. Dalam bidang politik, sekularisme adalah mengenai pemisahan ruang publik dan privat, khususnya pemisahan agama dan negara. Bdk. Nikki Keane., Secularism and Its Discontents, Daedalus 132 (Summer 2003), hlm 14-16.

[7] Memperdalam kembali pertanyaan saudara Warto Simamora dalam diskusi kelas pada tanggal 30 November 2011, pukul 11.00-12.30

[8] Alfred Stephan., Arguing Comparative Politics, (New York: Oxford University Press, 2001), hlm 213-253.

[9] Ibid., hlm 216

[10] Alfred Stephan., Arguing Comparative Politics, Op.Cit., hlm 216-217

[11] Ibid.

[12] Berdasarkan pengamatan secara umum setelah mengadakan wawancara dengan KH. Marzuki pada jumat 23 November 2011 pukul 15.00-17.00

[13] Bandingkan dengan ajaran Islam adat dengan Islam revivalis. Islam adat (customary Islam) masih bersifat tradisional dimana Islam adat ditandai dengan kebiasaan-kebiasaan daerah dan kebiasaan-kebiasaan yang juga dilakukan di seluruh dunia Islam, misalnya; penghormatan terhadap tokoh-tokoh yang dianggap suci atau adanya pertunjukan-pertunjukan ritual keagamaan dan kekuatan yang mengekspresikan tradisi-tradisi budaya daerah, perayaan tahun baru Islam dan hari-hari suci lainnya, dan sebagainya. Islam revivalis lebih dikenal dengan Islamisme atau Islam fundamentalisme/wahabisme. Islam revivalis bertolak belakang dengan Islam adat yang kurang memberi perhatian terhadap inti doktrin Islam. Jadi, untuk mengatasi penyimpangan dari Islam adat, Islam revivalis menginginkan pentingnya penggunaan bahasa arab sebagai bahasa wahyu, berusaha menegaskan kepalsuan institusi-institusi politik lokal, dan berusaha mengembalikan kemurnian Islam sebagaimana masa lalu yang penuh kejayaan. Charles Kurzman, ed., Wacana Islam Liberal ., (Jakarta paramadina, 2011) hlm.xv-xxxi.

[14] Seyyed Hossein Nasr, Islam Life and Thought (Albany:State Universuty of new York press, 1982), hlm 4

[15] www.rakyatmerdekaonline.com, diakses Jumat, 25 November 2011 pukul 13.45

[16] Abdou Filali Ansary., The Challenge of Secularization, dalam Nader Hashemi Islam, sekularisme dan demokrasi liberal, Op.Cit., hlm 235-241

[17] Wawancara dengan saudara Yudi seorang mahasiswa fakultas kewarganegaraan di universitas Kanjuruhan, sekaligus juga sebagai ketua HMI (Himpunan Mahasiswa Islam, Universitas Kajuruhan). Wawancara dilakukan pada tanggal 24 November 2011 pada pukul 10.00 di kampus Universitas Kanjuruhan Malang. Lebih lanjut dikatakan bahwa dalam sekularisme, pasti memiliki kaitan dengan sistem liberalisme. Karena itu, dalam menerapkan sekularisme, harus benar-benar sudah pertimbangan matang jangan sampai liberalisme dicampur adukkan didalanya. Dalam artian bahwa harus ada penegasan yang jelas mengenai batas-batas antara sekularisme dengan pliralisme khusunya menyangkut hak dan kewajiban setiap orang. Jadi apabila praktek sekularisme diterapkan di Indonesia juga harus memiliki batas-batas tertentu. Dengan demikian sekularisme dalam agama islam dapat diterapkan, misalnya pemerintah tidak mencampur baurkan urusan agama dengan urusan politik. Selama ini yang terjadi adalah sebaliknya.

[18] Bdk. www. Fatwa MUI tentang Pluralisme, Liberalisme dan Sekularisme Agama « Ibnu Fatih.htm , diakses Rabu 23 November 2011

[19] Ini yang kemudian dikenal dengan Piagam Jakarta 1945. Bdk. Bahtiar Effendy, Islam and State in Indonesia, (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2003), hlm 15-44.

[20] Nurcholis Madjid., The Necessity of Renewing Islamic Thought and the Problem of the Integration of the Ummat., (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1998), hlm 187-197.

[21] Ibid., hlm 285.

[22] Ibid., hlm 286.

[23] Ibid.

[24] Budhy Munawar-Rachman, Argumen Islam untuk Sekularisme, Liberalisme, dan Pluralisme., (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 1

[25] Dr. Muhammad Saliq, ibid.

Tinggalkan komentar

Filed under Artikel lepas

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s