SOKRATES DAN MUNIR DALAM POLITIK KEKERASAN NEGARA

Pengantar

Pembelaan Sokrates sebelum meninggal setidaknya menunjukkan sebagian perjalanan hidup dan apa yang telah dilakukannya. Sokrates merupakan pribadi yang keras dalam pendirian, terutama dalam melakukan tugas yang dianggapnya penting dan menjadi tanggung jawabnya. Apologi Sokrates setidaknya menunjukkan garis besar pemerintahan negaranya pada masa itu. Permainan politik sudah ada pada jamn Sokrates, yang akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya. Karena permainan politik itu, Sokrates pun harus meminum racun mematikan dan mengakhiri perjalanan sang filsuf.

Tidak jauh beda dengan perjalanan hidup Sokrates. Munir pun demikian. Permainan politik negeri ini akhirnya membunuh sang pembela hal asasi manusia ini. Upayanya untuk membela HAM dengan segala kemampuannya membawanya ke akhir kehidupan pada 2004 silam. Pada kesempatan kali ini, penulis akan menyoroti kehidupan Munir yang bertolak dari kehidupan Sokrates dalam hal pemerintahan pada zamannya.

Sokrates: Pencari dan pembelada Kebenaran pada zamannya

Dalam buku Ioanes Rahkmat[1] dijelaskan dengan baik mengenai pembelaan Sokrates ketika diadili. Tulisan dalam bentuk novel ini menunjukkan pembelaan Sokrates dalam usahanya membela dan mempertahankan kebenaran. Secara garis besar, Sokrates dituduh telah merusak kaum muda pada zamannya. Beberpa kaum muda meniru contoh pertanyaan yang biasanya diajukan Sokrates dan mencoba melakukan koreksi silang terhadap orang lain. Orang-orang yang ditanya akhirnya mrah. Kemarahan mereka tidak ditujukan kepada kaum muda tersebut, tetapi kepada Sokrates dan menuduh Sokrates telah mempengaruhi mereka, walau dia tidak pernah melakukan hal itu.

Sementara ketika kaum muda ditanya mengenai apa yang mereka lakukan, mereka tidak bisa menjawab karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan[2]. Tuduhan kepada Sokrates yang dilontarkan oleh Meletus itu diperparah dengan tuduhan bahwa Sokrates tidak mengakui dewa-dewa sama sekali. Sokrates, dalam apologinya, mempertahankan prinsip dan cara hidupnya serta mempertahankan apa yang dianggapnya benar. Dia tetap bersikeras akan tetap berfilsafat walau harus mati. Dalam perkataannya, ia banyak menekankan bahwa ia difitnah tetapi ia tidak memohon supaya dibebaskan dengan cara yang rendah dan memalukan. Dapat dikatakan, Sokrates tetap teguh pada pendiriannya kendati banyak pihak yang membenci dan mengharapkan kematiannya. Ini hanya karena masalah politis. Sokrates dianggap memiliki pemikiran dan cara hidup yang berbeda yang dianggap akan menggundang sistem pemerintahan yang ada.[3]

Dalam pembelaannya, Sokrates menggunakan kebijaksanaan sesuai pengalamannya, bukan sekadar rasionalisasi belaka. Hal ini terungkap dari pernyataannya dalam mencari orang yang bijaksanan. Ia mendatangi seoarang politikus dan beberapa orang lainnya yang dianggap bijaksana, tetapi tidak satu pun ditemukannya orang yang bijaksana itu. “bagaimanapun juga tampak bahwa aku lebih bijaksana darinya hanya dalam satu hal kecil: jika aku tidak mengetahui sesuatu, aku tidak berpikir bahwa aku mengetahuinya.[4] Di sini ingin dijelaskan bahwa Sokrates menekankan akan apa yang ia perjuangkan , yakni mencari kebenaran dan nilai hakiki dari kehidupan.

Ia mengatakan bahwa kendatipun ia menyadari bahwa apa yang ia lakukan akan membuat permusuhan dengan banyak orang, ia tetap berpikir bahwa apa yang ia lakukan adalah tugas dan kewajibannya. Ia tetap pada pendiriannya untuk melakukan hal yang dianggapnya benar.[5]

Munir: Fenomena HAM Indonesia

            Banyak sumber yang membahas tentang Munir dari berbagai sisi. Secara keseluruhan, sumber-sumber tersebut membahas mengenai perjuangan dan tragedi kematian Munir dalam menegakkan HAM.

            Kehidupan Munir hampir sama dengan Sokrates dalam mempertahankan apa yang dianggapnya benar. Munir meniggal pada 7 September 2004 di pesawat saat menuju Amsterdam. Menurut hasil otopsi, Munir dibunuh dengan cara meminum racun arsenic yang sudah dicampur dalam minumannya. Kasus Munir menjadi fenomena HAM bagi Indonesia, terutama dalam proses politik transisi demokrasi saat-saat menjelang dan paska turunnya Soeharto pada 1998, bahkan sampai akhir hidupnya.

Pada saat-saat menjelang runtuhnya orde baru, Munir berhasil mencerdaskan dan mendidik publik Indonesia, terutama para pemerhati hukum dan HAM. Dengan berbagai cara ia berhasil membongkar kejahatan yang sudah lama terpendam dan penghilangan orang secara paksa. Kejahatan ini dapat dikatakan masih baru diketahui oleh masyarakat Indonesia. Hal ini wajar saja mengingat dominasi informasi yang dikuasai pemerintah orde baru pada saat itu.

Munir tidak berhenti pada kasus di atas. Proses transisi memberikan ruang bagi sejumlah kalangan masyarakat sipil, terutama para korban pelanggaran HAM, bermunculan menuturkan penderitaan dan kerugian akibat tekanan militeristik rezim orde baru. Sejumlah kasus bermunculan dan menghadirkan fakta baru, seperti kasus Talangsari Lampung 1989, kasus pembantaian Tanjung Priok 1984. Demikian juga kasus-kasus pelanggaran berat HAM yang terjadi di masa transisi politik di Indonesia, seperti kasus Trisakti 1998, Semanggi I 1998, da Semanggi II 1998.

Pejuang HAM ini meninggal saat ia hendak ke Belanda untuk studi masternya. Ia dibunuh karena diduga beberapa kalangan “orang kuat” takut akan file yang di bawa Munir ke Belanda. File itu berisikan pelanggaran-pelanggaran HAM berat. File itu sering disebut “X-files”. Menurut Suripto, mantan staf kepala Bakin yang kini menjabat sebagai wakil ketua komisi Hukum DPR, bukan X-files yang mereka takutkan karena bisa saja Munir mengirimkannya lewat e-mail, tetapi keberadaan Munir di Belanda-lah yang paling ditakutkan oleh para onum yang terlibat pelanggaran HAM berat.

Kalau sampai Munir tiba dalam keadaan hidup di Belanda, dia bisa memberikan kesaksian di depan Mahkamah Internasional, yakni sebuah lembaga dunia yang berkedudukan di Belanda dan telah banyak menghukum para diktator dan petinggi militer dari berbagai negara yang melakukan kejahatan kemanusiaan. Sampai sekarang, belum seorang pun yang divonis sebagai penjahat kemanusiaan oleh Mahkamah Internasional bisa lolos dari jerat hukum. Mungkin inilah yang ditakutkan oleh mereka, sehingga Munir dibunuh dalam perjalanan menuju Belanda.

Munir merupakan korban dari warisan politik kekerasan negara dari zaman Soeharto. Tokoh yang ingin menegakkan keadilan dan kebenaran serta hidup yang sederhana dibunuh karena kepentingan politik kalngan tertentu.

Serupa dengan Sokrates, Munir merupakan pribadi yang tegas dalam tindakannya. Inilah salah satu si orasi Munir ketika melakukan aksi demo atas putusan bebas kasus tanjung Priok yang menjadi salah satu kasus yang ditangani. Munir berdiri di depan gedung mahkamah agung dengan sederet pasukan polisi dan berorasi, “….mereka merebut kuasa, mereka menenteng senjata, mereka menembaki rakyat, tetapi kemudian bersembunyi di balik ketiak kekuasaan… Mereka gagal untuk gagah, mereka gagah hanya di baju. Tetapi di dalam tubuhnya, mereka adalah suatu kehinaan.”

Tidak jauh berbeda dengan Sokrates yang menyadari apa yang dilakukannya akan membuat banyak orang membenci dia, Munir pun tetap berusaha menegakkan HAM karena itu adalah “tugas dan kewajibannya”.[6]

Pembahasan dan Refleksi

            Sokrates dan Munir adalah korban politik kekerasan negara. Mereka dibunuh karena masalah politik dan dengan langkah kekerasan. Kehadiran mereka rupanya menjadi gangguan bagi kaum elite politik dan pihak-pihak berkuasa. Munir dapat dikatakan sebagai representasi Sokrates abad 21. Keberanian Munir membela HAM merasa terancam dari posisi aman mereka. Hal ini dengan sendirinya mengatakan bahwa pemerintahan kita belum berjalan dengan baik. Pihak-pihak berkuasa masih ingin merasakan dan berada di posisi aman tanpa peduli nasib rakyat. Kesalahan yang telah mereka lakukan seakan dengan mudahnya dilupakan. Mereka pun merasa terancam ketika muncul kelompok atau individu yang bergerak menegakkan hak asasi manusia.

Baik Sokrates maupun Munir merupakan pencari sekaligus penegak kebenaran”tidak pada jamannya.” Maksudnya, mereka memiliki kehendak baik, Sokrates ingin membantu sesama untuk mencari kebenaran hakiki (tentu untuk kemajuan dan kebaikan bersama) dan Munir ingin membela rakyat yang hak asasinya dirampas, namun pemimpin negara dan kaum yang berkuasa pada zamannya tidak menyukai aksi mereka dan menganggapnya sebagai pengganggu “posisi aman” mereka. Walau demikian, kebenaran dan keteguhan mereka lebih kuat daripada disposisi mereka yang saat itu dibenci banyak orang.

Sangat disayangkan apa yang terjadi pada Munir. Dis atu sisi, pemerintah bersuara memajukan kehidupan bangsa ini. Namun di sisi lain, para penguasa orde baru yang masih berpengaruh saat itu, tidak ingin kejahatan mereka terbongkar. Karena itu, tindakan kejahatan pun dibenarkan, hak asasi manusia dirampas. Pada orde baru pimpinan Soeharto, gagalnya negara memenuhi kewajiban melindungi hak hidup seseorang adalah konsekuensi logis dari pendekatan keamanan yang represif.[7]

Sokrates yang dulu merupakan korban dari fitnahan orang-orang yang tidak suka dengan cara hidupnya, akhirnya harus menerima hukuman mati karena kerjasama politik orang-orang yang tidak menyukainya. Dalam peristiwa Sokrates dan Munir sesungguhnya yang terjadi adalah adanya reduksi kebenaran yang luar biasa manupulatif.

Dalam peristiwa Munir, dapat dilihat bahwa berakhirnya kekuasaan Soeharto, tidak berarti pola kepemimpinannya berakhir pula. Pikiran dan tindakan ala Soeharto masih melekat pada pola pikir petinggi negara, pembuat kebijaksanaan keamanan negeri ini. Metode ini masih dianggap alternatif pilihan “ideal” dari pelaksanaan kebijaksanaan keamanan, khususnya dala menghadapi situasi keamanan yang masih belum stabil di beberapa daerah. Penyelesaian menghadapai gangguan keamanan adalah mengelimir seseoarang yang diduga penyebab gangguan keamanan. Cara ini dipandang efektis. Pengungkapan kasus Munir akan mengganggu ruang bireokrasi kemanan karena jelas mengganggu eksistensi kekuasaan mereka. Boleh dikatakan, jika kasus ini terbongkar, maka kasus-kasus lain juga ikut terbongkar mengingat dalam X-files Munir diduga memuat pelanggaran-pelanggaran HAM berat di Indonesia.

HAM masih sering dilanggar. Pelecehan HAM dianggap masalah kecil karena paling banyak terjadi pada orang-orang kecil yang tidak berani bersuara. Contoh: kasus sitri pahlawan Hamid Rusdi yang kini tinggal di Malang dan nama almarhum sang suami diabadikan menjadi nama jalan, kini hidup dalam kemiskinan tanpa ada perhatian pemerintah, rumah-rumah para janda pahlawan digususr tanpa tindak lanjut, KDRT sering diabaikan. Itu semua contoh kebutaan pemerintahg dan sistem pemerintahan kita. Kebutaan ini yang kemudian ini yang kemudian menjadikan bangsa kita pelupa. Lupa akan kemiskinan yang dihadapi, lupa akan perjuangan masa lampau, lupa akan masalah-masalah negara yang belum selesai, dan kini yang sedang marak dikalangan koruptor adalah lupa kalau mereka sudah melakukan korupsi.

Periode transisi demokrasi belum mampu menyentuh ruang birokrasi yang erat hubungannya dengan sekotro keamanan. Saat ini, reformasi tampak mampu menghapus produk perundang-undangan yang mengatur sektor pertahanan kemanan agar lebih dapat diperhitungkan publik. Contoh paling nyata adalah kebebasan berpendapat baik lisan maupun tulisan. Pembaharuan dalam perundang-undangan ini bisa tidak berarti sama sekali jika tidak diikuti dengan perubahan mendasar dari cara pandang aparat keamanan negara. Warisan orde baru, yaitu politik kekerasan negara, akan terus dipelihara dan penegakan kebenaran akan selalu berisiko kematian jika cara pandang aparat tidak dirubah. Sokrates dan Munir menjadi contoh pribadi yang mampu berpikir keluar dan jauh lebih baik untuk kepentingan bersama daripada sistem represif pada jaman mereka yang justru menekan HAM.

Kebijakan perlindungan terhadap pembela HAM perlu diperlakukan dan diadakan pemutusan warisan politik kekerasan negara yang kita warisi dari orde baru, paling tidak dengan cara menghormati dan melindungi serta mendukung garakan pembelaan hak asasi manusia.


[1] Bdk. Ioanes Rahkmat, Sokrates dalam Tetralogi Plato, Jakarta: Gramedia, 2009

[2] Ibid, hlm. 93.

[3] Ioanes Rahkmat, Op. Cit., hlm. 89.

[4] Ibid., hlm. 90.

[5] Ibid., hlm. 92.

[6] Ioanes Rahkmat, Op. Cit., hlm. 90.

[7] Cahyadi Satriya, dkk, Test of Our History??? Tembok tebal Pengusutan Pembunuhan Munir, Jakarta: Imparsial, 2006, hlm. 90.

Tinggalkan komentar

Filed under Filsafat

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s