OTORITAS MANUSIA ANTARA YANG SAKRAL DAN YANG SEKULAR

Jika seseorang memahami bahwa kepribadian seseorang pada dasarnya bersifat interpersonal dan sosial, tidak mungkin memahami apa itu perilaku yang benar secara moral dalam dunia: hanya dengan pemahaman yang sedemikian rupa, hal tersebut mungkin untuk menghindari etika individualistis secara sepihak. Realita manusia yang bersifat interpersonal dan sosial perlu dibatasi ke dalam struktur dan institusi khusus, dan hubungan ini menghasilkan fenomena otoritas dalam hubungan antarmanusia. Persoalan yang muncul, bagi etika dan teologi moral adalah otoritas seperti apa yang dipahami; otoritas seperti apa yang menetapkan syarat-syarat perilaku manusia yang benar dalam dunianya, dan hingga isi dari keharusan secara moral dan absolut.

Dalam menjawab persoalan tersebut, sangat dipengaruhi oleh latar belakang seseorang. Jawaban kaum sekularis (agnostik[1] dan atheis[2]) akan berbeda dari filosof moral yang mempunyai teologi penciptaan; bahakan jawaban dari filosof moral pun akan mempunyai nuansa yang berbeda, tergantung seseorang berpikir sebagai Muslim, atau Yahudi atau Kristen, dan bahkan ada perbedaan-perbedaaan diantara aliran-aliran Kristen. Begitu juga dari pihak Katolik mempunyai nuansa yang berbeda dalam menjawab persoalan tersebut. Karena beberapa hal ini pada pokoknya tampak sakral, sedangkan skema yang tampak profan atau sekular (lawan dari sakral) tepat sesuai dengan teologi penciptaan, judul bab ini menerangkan tujuan kita: Otoritas manusia – antara yang sakral dan yang secular.

Otoritas suatu negara (dengan subdivisinya seperti otoritas regional dan lokal) akan menjadi sebagai tipe otoritas manusia. Tetapi harus ditunjukkan di sini bahwa ada beraneka ragam otoritas secara analogis dalam institusi dan kelompok lain: dalam perkawinan dan keluarga, dalam hubungan orang tua dan anak, dalam institusi yang dipilih secara bebas (seperti, dalam pekerjaan, dalam sekolah), dalam kelompok bebas (seperti dalam kelompok kaum muda), dsb. Otoritas manusia juga ada dalam Gereja, terutama dalam hirarki.

A     Otoritas Manusia – ditinjau dari Prespektif Teologi Penciptaan

Perspektif otoritas manusia atas teologi penciptaan dalam memahami etika atas perilaku yang benar dalam pembentukan manusia di dunia secara mendasar berbeda dari semua kaum sekularis (agnostic dan atheis).

1      Pemahaman kaum sekularis mengenai etika dalam pembentukan dunia, fenomena otoritas manusia pada dasarnya tidak menyampaikan persoalan khusus. Dimana otoritas manusia menujukkan bahwa hal tersbut diperlukan, hal ini akan diperhitungkan ke dalam pertimbangan atas pemahaman partikular mengenai etika, seperti semua kebutuhan manusia lain dan fakta dalam dunia ini; persoalan bagaimana otoritas manusia dapat membenarkan kebutuhan moral absolut bukan masalah khusus dalam sejumlah kebutuhan etis.

2      Dalam sejarah etika dan teologi moral berbagai macam solusi yang dicoba untuk menjawab persoalan otoritas, bahkan sampai saat ini. Bagaimana otoritas manusia dapat menjadi dasar ikatan dan komitmen moral absolut – segenap perintah yuridis dengan konsekuensi konkret yang tidak terhitung jumlahnya? Apa peran Tuhan yang adalah satu-satunya yang absolut dan membenarkan kebutuhan absolut? Berbagai macam solusi yang diusahakan dikondisikan dalam setiap kasus dengan pemahaman yang berbeda atas dunia manusia sebagai penciptaan

Dalam realitas penciptaan, hanya ada otoritas eksekutif (= pembenaran moral) yang diakui untuk menetapkan peraturan-peraturan yang sesuai atau perlu dalam situasi masyarakat yang konkret: hanya ini saja otoritas dalam realitas penciptaan. Bagaimanapun, ini tidak dipahami sebagai otoritas dalam arti komitmen moral dalam kesadaran personal yang muncul dari peraturannya begitu saja. Dalam pemahaman ini, hanya Tuhan sendiri yang dapat menjadi sumber, Tuhan yang absolut transenden menjumpai pribadi tertentu secara langsung dalam kesadarannya dan mengikatnya untuk mengikuti peraturan atas otoritas manusia.

Pendapat di atas menyimpulkan bahwa Tuhan adalah satu-satunya Realitas yang absolut bagi setiap manusia, bahwa manusia tidak mempunyai sifat yang lebih, atas kehidupan manusia, kecuali Tuhan sendiri yang mengijinkan. Pendapat ini juga, bahkan saat ini, dinyatakan dalam dokumen resmi yang penting, penciptaan dimengerti sebagai sesuatu yang mengurangi elemen esensial untuk realisasi dirinya: Tuhan sendiri yang transenden mempunyai sifat yang secara langsung melebihi manusia. Fakta bahwa Tuhan adalah Tuhan yang transenden atas hidup, bukan Tuhan dalam dunia ini — dan bukan hanya Tuhan atas hidup, tetapi dalam Tuhan dengan cara yang sama dari setiap realitas yang diciptakan.

Pendapat yang telah kita nyatakan adalah benar dalam mengatakan bahwa sesuatu yang absolut di dunia ini pada akhirnya mengandung arti sesuatu yang absolut transenden; usahanya untuk mengklarifikasi bagaimana sesuatu yang absolut transenden diartikan oleh realitas yang diciptakan tentu saja mempunyai efek dalam dunia yang diciptakan. Tentunya intepretasi sakral dari fenomena atas otoritas manusia menawarkan hampir beberapa titik awal untuk sebuah dialog dengan orang-orang yang berpikir dalam perspektif sekular. Hal ini bukan dalam intepretasi yang membuat penggunaan konsep partisipasi dan representasi dalam pemahamannya atas otoritas manusia.

3      Intepretasi lain memahami otoritas manusia adalah sebagai wakil (vicaria) dari otoritas ilahi; dasarnya adalah konsep penciptaan yang lebih penuh dan lebih dalam. Menurut pemahaman ini, otoritas manusia berpartisipasi dalam otoritas Tuhan. Otoritas Tuhan sendiri berada dalam otoritas manusia. Hal ini tidak membutuhkan tambahan melalui sesuatu yang absolut transenden, yang mempunyai otoritas di dasar imanen dalam otoritas manusia. Beberapa tahun yang lalu, filosof terkenal menulis bahwa rasio manusia adalah wakil dari sesuatu yang absolut transenden —- dalam pemahaman kewajiban moral dalam kesadaran juga. Hal ini menerapkan secara sama, kemudian untuk pemahaman beberapa kewajiban pada basis kebutuhan otoritas manusia. Dalam arti ini, meskipun nuansa positivistis dari formulasi “membangun”, seseorang mungkin juga membaca kata-kata Rasul Paulus “…. Tidak ada otoritas suatu negara yang tidak datang dari Tuhan; setiap otoritas dibentuk oleh Tuhan. Oleh karena itu, siapapu yang menentang otoritas negara berarti menentang peraturan Tuhan….. Jadi perlu untuk patuh, tidak hanya karena takut akan hukuman, tetapi di atas semuanya demi kesadaran…… mereka bertindak sebagai yang ditugaskan oleh Tuhan.

Ini mungkin yang paling mudah untuk memahami otoritas manusia sebagai wakil Tuhan jika kita mengandaikan sebuah penguasa yang absolut dan otoritasnya. Hal ini secara mendasar sama, bahkan ketika hal ini dilakukan dan efektif melalui sistem oligarki[3] atau demokrasi, dan dengan distribusi yang bermacam-macam dari fungsi. Perbedaan opini dalam etika dan teologi moral pada zaman dimengerti lebih mudah melawan latar belakang pengalaman otoritas manusia dari penguasa absolut. Tetapi ada dua perbedaan intepretasi dari “penggambaran Tuhan”

Satu dari dua perbedaan utama dari penggambaran otoritas Ilahi dalam otoritas manusia adalah memandang penggambaran sebagai pribadi secara fisik: sebagai wakil Tuhan, yaitu seseorang yang menyandang otoritas yang mempunyai karakter sakral. Karenanya di atas semuanya, orang secara fisik yang mewujudkan otoritas yang mana karakter “berasal dari rahmat Tuhan” dikaitkan. Pada basis dari karakter sakral dari orang yang berkuasa, tindakannya juga dibawa pada kedekatan yang paling dekat ke pekerjaan Tuhan sendiri. Voluntarisme[4] yang diputuskan (yang tidak dapat disangkal mempunyai asal sejarah dalam nasionalisme) dalam pemahaman atas tindakan dan peraturan mengenai otoritas manusia, kemudian dipahami sesuai hal ini.

Intepretasi lain, kemudian tampak kurang sakral, bukan dikaitkan dengan individu dalam pemahaman otoritas manusia. Di sini bukan seperti orang kebanyakan, yang mempunyai otoritas dan kemudian dapat bertindak secara otoriter, yang merupakan perhatian utama, tetapi lebih secara penting adalah fungsi dari orang ini dalam masyarakat, dalam pelayanan atas masyarakat, dan dibuat penting oleh masyarakat itu sendiri. Seseorang merupakan pelayan daripada tuan; dia harus melaksanakan fungsi yang diperlukan dan secara implicit adalah pelayan dari pencipta. Seseorang, karakter sosialnya, kebutuhan dalam institusi sosial, kebutuhan atas otoritas sebagai kepemimpinan dan kekuatan: semua ini adalah pekerjaan kreatif dari Tuhan. Sejauh dalam masyarakat, pekerjaan Tuhan secara esensial membutuhkan otoritas, otoritas memimpin masyarakat kepada fungsi yang diperlukan dan diinginkan, dan  otoritas dibangun dalam penciptaan itu sendiri sebagai eksekusi, realisasi, dan keberlanjutan dari penciptaan itu sendiri. Seseorang yang melaksanakan fungsi ini mempunyai otoritas yang sesuai, dalam representasi dari Tuhan. Hal ini bukan karena seseorang mempunyai otoritas yang didapat yang mana dia dapat membuat peraturan, tetapi tentu saja cara lain: sebab ketika seseorang harus melaksanakan fungsi otoritas, dia juga mempunyai otoritas yang sesuai. Kemudian, secara sepihak karakter sakral dari seseorang yang menyandang otoritas lenyap.

Jika otoritas manusia dipahami sebagai representasi Tuhan di atas semuanya dalam arti untuk sebuah komisi untuk melayani, sebagai kelanjutan atas pekerjaan penciptaan melalui zamannya, dan bukan terutama dalam arti kekuasaan (dengan penguasa tertinggi, Tuhan), kemudian ini lebih komprehensif dalam masyarakat demokrasi. Sifat “representasi” dan “datang dari rahmat Tuhan” berlaku juga untuk otoritas dan kekuatan, karena ini didistribusikan dalam demokrasi. Hanya, kita harus melahirkan dalam pikiran formulasi atas tujuan pokoknya. Seseorang akan mempunyai jalan lain apalagi dari yang lalu (atau dalam kehadiran gerejawi) kepada kehendak pemberi hukum ketika persoalan muncul (kehendak apa, dalam parlemen dimana berbagai motif menentukan voting?); tentu saja seseorang akan melihat undang-undang dan hukumnya sendiri; kita akan kembali pada poin ini. Ketika seorang penguasa mundur, hal ini tidak begitu banyak karena dia telah menerima “pentahbisan” personal untuk periode yang terbatas (harap untuk menjadi penguasa kami untuk sementara waktu), tetapi tentu saja karena pelaksanaannya berakhir dengan habis waktunya fungsi pelayanan dalam masyarakat. Ini menunjukkan bagaimana demokrasi dipahami.

Sebuah contoh mungkin menjelaskan apa yang telah dikatakan. Ayah adalah kepala keluarga (“otoritas dalam ukuran tertentu) dan pendidik bagi anaknya (“otoritas” dalam ukuran tertentu). Secara bertahap, anak menjadi dewasa atas didikan ayah, dan ayah kehilangan otoritas. Tetapi jika anak tinggal dalam komunitas keluarga, dia masih tetap, dalam tata cara yang sesuai dibawah otoritas kepala keluarga.

B     Pemahaman Personal dan Fungsional atas Otoritas Manusia – Pemahaman Secara Konkret

Kedua intepretasi personal dan fungsional atas karakter representatif dari otoritas manusia, dipahami dari perspektif teologi penciptaan, tentu saja mempunyai konsekuensinya untuk pemahaman dan evaluasi etis atas fenomena konkret atas otoritas manusia. Beberapa contoh akan membuktikan relevansi akurat dari kedua perspektif pada otoritas manusia dan konsekuensinya.

1      Masalah pertama adalah kediktaroran. Hal ini dipahami sebagai sebuah aturan dengan paksaan yang banyak sekali dan dipandang sebagai keseluruhan pekerjaan melawan kebaikan dalam masyarakat dimana hal itu memimpin daripada untuk melayani. Di sini sebuah persoalan pertama, bahwa legitimasi mengajukan dirinya sendiri. Betapa sejarah etika menunjukkan siapapun menghubungkan otoritas manusia (dalam perwakilan ilahi) di atas segalanya untuk manusia, memuat risiko atas identifikasi legitimasi dan legalitas, sehingga keadaan dapat muncul dimana legitimasi kedikatoran akan disadari, semata-mata karena diktator datang untuk menggerakkan ketergantungan legitimasi pada kodrat dan finalitas masyarakat manusia dan fungsi yang melayani finalitas ini, akan seperti dalam keadaan menyangkal legitimasi atas seseorang yang secara nyata menyandang kekuatan, tidak hanya karena kurangnya legitimasi, tetapi juga dan di atas semuanya karena penggunaan kekuatannya adalah bermusuhan secara pokok kepada masyarakat.

Persoalan kedua juga: bagaimana seharusnya seseorang memahami otoritas penguasa dikatoris sepanjang kekuasaan tidak benar-benar berada di tangan mereka? Ditinjau dari perspektif teologi penciptaan, apakah ini sebuah kasus mengenai otoritas murni yang kemudian berpartisipasi dalam otoritas Tuhan, dan dimana otoritas ilahi akhirnya hadir? Apakah ini sebuah otoritas yang mana anggota dari suatu negara harus “patuh” karena hal ini adalah “wakil Tuhan”? Kita tahu dari sejarah etika dan yurisprudensi[5] hingga saat ini bahwa seseorang yang menjunjung tinggi suatu pemahaman yang lebih pribadi atas representasi Allah melalui otoritas manusia menolak otoritas murni (“representasi Tuhan”) atas pemilik kekuasaan yang tidak sah. Oleh karena itu, mereka menolak beberapa kewajiban murni dari ketaatan kepada superior yang otoritasnya tidak mereka akui sebagai yang murni; hanya kewajiban yang mereka akui untuk orang-orang dari negara adalah kewajiban untuk melaksanakan peraturan yang perlu yang mana ditetapkan oleh penguasa de facto untuk kehidupan korporasi dari suatu negara.

Pertimbangan ini konsisten bagi mereka sendiri, tetapi mereka mempunyai lingkaran yang sangat nominalistik[6] bagi mereka: sebuah tugas untuk melaksanakan peraturan tanpa beberapa kewajiban akan ketaatan. Kita tidak menemukan rumusan bernada nominalistik dalam pemahaman lain dari otoritas (yang diberikan Tuhan), yang menjawab persoalan legitimasi, seperti persoalan otoritas, pada basis fungsi dalam masyarakat. Jika otoritas dihubungkan tidak secara mendasar kepada pribadi tetapi kepada fungsi, kemudian pelaksanaan fungsi ini, sebagai aktivitas yang dibentuk untuk masyarakat oleh pencipta (Tuhan), tidak dapat mengurangi otoritas yang sesuai. Ada otoritas yang tidak sah dan belum murni; untuk saat ini, hal ini tidak dicegah dari penggantian otoritas yang sah dengan otoritas yang tidak sah, dan dalam pengertian ini adalah otoritas murni. Seseorang diwajibkan dalam kesadaran untuk mematuhi bahkan pada yang tidak sah, tetapi otoritas murni, dimana hal ini menggunakan otoritas nyata, seperti hal ini mengeluarkan peraturan untuk pemahaman yang secara tepat benar atas keseluruhan tubuh. Ini akan menjadi mungkin untuk menemukan ahli hukum modern yang akan memahami pengertian kedua atas otoritas.

2      Contoh kedua dari intepretasi ganda atas konsep otoritas manusia, pada basis teologi penciptaan, sebagai partisipasi dalam otoritas ilahi, yang didiskusikan selama berabad-abad dalam etika dan hukum sebagai epikeia[7] dalam hubungan peraturan otoriter dan terutama hukum. Pada saat otoritas manusia menemukan basis murninya dalam pengembangan masyarakat historis namun kedua otoritas dan peraturannya tidak punyai kemungkinan pencapaian kekonkretan akhir. Ini tidak pernah mungkin secara penuh untuk mencakup kekonkretan ini, apakah melalui keputusan legal temporal atau hukum; bahkan yang terakhir tidak dapat melakukan keadilan penuh untuk realitas konkret dari masyarakat dan anggotanya. Apa yang ada di dalam Plato dan Aristoteles, dan kemudian dalam filsafat, teologi, hukum Gereja pada abad pertengahan, sampai dengan waktu sekarang ini, disebut eipkeia mencari untuk melakukan keadilan dalam “situasi yang kurang baik” dalam masyarakat yang telah dideskripsikan: dengan semua perhatian untuk tata penciptaan yang diformulasikan dan juga untuk undang-undang otoritatif yang dibenarkan, “in conreto (=yang nyata)” keadaan muncul dimana sebuah solusi yang tidak dicakup oleh perumusan harafiah dari peraturan yang diakui sebagai solusi satu-satunya dan benar.

Persoalan ini pasti dilihat dan didiskusikan dalam yurisprudensi modern juga; contohnya “hermeneutika[8] dalam hukum” adalah salah satu cara modern dalam pemikiran dan formulasi yang mana dalam caranya sendiri – setidaknya sebagian – berkaitan dengan persoalan epikeia. Dalam persoalan epikeia juga, perbedaan penting dari intepretasi ganda dari otoritas manusia sebagai partisipasi dalam otoritas ilahi dilihat/dimengerti. Intepretasi personal secara jelas menunjukkan karakter voluntaristiknya di sini: situasi konflik, seseorang mempunyai jalan lain (epikeia) akan kehendak atas otoritas, bukan untuk kehendak yang telah dimanifestasikan dalam perundang-undangan yang disepakati, tetapi untuk kehendak yang diduga sebagai pembawa otoritas, yang harus disebutkan begitu saja bahkan dalam situasi konflik; otoritas, seperti kehendak Tuhan yang memerintah semua hal, dipikirkan sebagai “penuh kebaikan”. Jadi Epikeia didefiniskan sebagai intepretasi terbatas atas hukum menurut kehendak hati yang diduga atas otoritas. Satu poin masih tetap benar, bagaimanapun: refleksi atas kecenderungan otoritas kontemporer dan pada sikap bahwa otoriter saat ini dapat melayani sebagai indikasi untuk pemahaman yang benar atas peraturan otoriter; bahkan beberapa ahli hukum akan setuju akan hal ini.

Pemahaman fungsional atas otoritas manusia sebagai wakil Tuhan memahami epikeia secara berbeda. Menurut intepretasi ini, epikeia tidak mencari yang lain daripada solusi yang benar atas kasus konflik yang ada di bawah hukum dan fungsi sosialnya. Poin referensi bukan kehendak yang diduga atas penguasa yang mengarahkan terus-menerus (kebaikan), tetapi hukum yang telah dikeluarkan secara otoriter bagi kebaikan masyarakat. Epikeia tidak dikaitkan dengan apa-apa lain daripada penerapan yang benar atas hukum bahkan dalam kasus konflik, yang telah tidak ditutupi secara ekspilisit  dalam kata-kata oleh hukum, tetapi dikaitkan dengan arti yang terdalam dan lebih umum dari hukum — hermeneutika. Untuk alasan ini, Thomas Aquinas menyebut epikeia bukan tindakan kaku atas intepretasi atas hukum, tetapi keutamaan atas keadilan yang lebih baik — lebih baik daripada keutamaan kewajiban semata atas kata-kata.

3      Contoh ketiga dari perbedaan antara pemahaman personal dan fungsional atas kehadiran otoritas ilahi dalam otoritas manusia menyangkut divisi moral dan peraturan legal dalam kasus hukum pidana. Pembuat undang-undang dalam banyak kasus mengancam hukuman jika apa yang ditetapkan tidak dipatuhi; tapi tidak selalu. Contohnya, banyak politisi Italia dalam diskusi mengenai tata hukum pidana baru tentang aborsi, diperhatikan bahwa setiap aborsi seharusnya dinyatakan oleh hukum untuk menjadi sebuah kejahatan, meskipun secara khusus kasus individual, seseorang mungkin menahan diri dari hukuman kejahatan. Persepektif yang sama ditemukan dalam deklarasi yang dikeluarkan atas persoalan ini pada tahun 1973 oleh Vatikan melalui Kongregasi Doktrin Iman.

Arah yang berlawanan, juga berbicara, teori lain berpendapat bahwa apakah tidak dapat berada hukum pidana “murni”, yaitu hukum yang membawa mereka tidak membutuhkan kewajiban moral dalam kesadaran dan belum mengacnamkan hukuman jika hukum tidak dipatuhi: contoh yang muncul adalah hukum pajak, aturan lalu lintas, dan semua peraturan yang jika tidak dilaksanakan, memaksa hukuman administartif. Teori ini telah ada sejak Abad Pertengahan dan (dalam ketergantungan terutama pada F. Suarez[9]) ditegakkan secara kuat dalam teologi moral katolik hingga saat ini. Pembenarannya mengandaikan secara tipikal pemahaman personal atas representasi Tuhan dalam otoritas manusia, mengakui bahwa pembuat undang-undang mempunyai kehendak untuk memperoleh pengawasan atas peraturan tertentu secara eksklusif melalui ancaman hukuman, dan bukan melalui kewajiban moral dalam kesadaran; dia memang dapat mengikat dalam kesadaran juga, tapi tidak mau untuk melakukan. Di sini, pemahaman sakral atas otoritas manusia bergerak terlalu jauh yang mana hal ini tidak hanya membuat peraturan atas masyarakat secara langsung bergantung pada kehendak pembuat undang-undang, tetapi sama secara langsung, kewajiban moral atau kurangnya kewajiban dalam kesadaran; hal ini mengikuti bahwa otoritas manusia akan secara formal memutuskan pada kewajiban moral. Melawan ini, hal ini harus ditolak bahwa representasi Tuhan tidak berjalan begitu jauh, untuk otoritas manusia tidak mempunyai kepentingan ini, dan kemudian tidak mempunyai pembenaran ini.

Dalam beberapa kasus, teori hukum pidana “murni” kehilangan penganut saat ini. Pada dasarnya terletak pemahaman yang salah atas otoritas manusia, untuk hal ini bukan dipahami secara personal, tetapi secara fungsional: Otoritas Tuhan, yang tentu harus dipahami sebagai pembenaran kewajiban moral yang final dan transendental adalah aktif, memaksakan kewajiban moral, secara langsung dalam perundang-undangan manusia, dan otoritas manusia sendiri tidak dapat secara langsung berkuasa atas kewajiban moral begitu saja melalui keputusan atas kehendaknya sendiri. Sebaliknya, kewajiban moral yang datang dari otoritas ilahi dimediasi melalui peraturan otoritatif manusia dari badan hukum. Otoritas Tuhan adalah pemberian sebagai partisipasi dalam otoritas manusia; kemudian yang belakangan ini tidak dapat sungguh-sungguh bebas, melalui keputusan atas kehendak, dari aspek moral peraturan.

Sebuah pembebasan dari yang tidak berdasar sakralisme dapat membangunkan ketakutan atas kekakuan tertentu. Apakah setiap titik dari peraturan legal adalah sebuah persoalan kesadaran? Sebuah kegelisahan tanpa dasar, untuk otoritas manusia dan perintah legal adalah pelayanan kebaikan bagi masyarakat dan anggotanya. Itu milik kebaikan, bagaimanapun, tidak hanya hukum manusia yang adil, tetapi juga sikap dari penerapan mereka beralasan bagi manusia, yaitu dalam area yang disebutkan di atas. Kemudian seseorang harus melahirkan dalam pikiran apa yang sudah dikatakan dalam contoh terakhir mengenai epikeia sebagai yang benar — dan kemudian, masuk akal secara manusiawi — penerapan hukum.

Ini berarti, ketegangan dapat muncul dalam masyarakat. Ini mungkin bahwa organ eksekutif dari otoritas tidak dapat mengakui apa yang tampak kepada kita situasi yang dibenarkan atas epikeia, dan kemudian memaksa hukuman — yaitu hukuman tanpa kesalahan. Barangkali, dalam hal ini sebuah kasus hukuman hanya sebuah arti analogi, yaitu sesuatu dipaksakan untuk pemeliharaan perintah yang baik, sesuatu yang begitu saja dapat dibenarkan dan harus diterima.

C     Otoritas Sipil dan Gereja

Sampai sekarang, kita telah mempertimbangkan otoritas manusia di atas semua dalam tipe dari otoritas negara. Meskipun demikian, Hal ini dilakukan dalam kesadaran bahwa otoritas berada dalam banyak cara lain dalam masyarakat, dengan persoalan yang analogis, karena memang bahwa manusia itu datang bersama dan kita menyebut Gereja. Oleh sebab itu, otoritas Gereja adalah juga semacam otoritas manusia yang memediasi otoritas ilahi, tetapi karakternya sendiri yang membenarkan penafsiran singkatnya sendiri.

1     Otoritas ilahi memediasi dalam otoritas sipil muncul secara eksplisit untuk sebuah derajat begitu kecil bahwa orang-orang Kristen dan orang-orang agnostik dapat menemukan sebuah ukuran besar untuk persetujuan mengenai hal tersebut. Otoritas ilahi yang dimediasi hanya secara sipil dikenal secara basis oleh orang-orang Kristen, tetapi sedikit direfleksikan. Melawan hal ini, otoritas gereja meskipun manusia adalah jauh lebih kuat dirasakan oleh orang-orang Kristen yang aktif untuk menjadi sakral dan “ilahi”. Apa alasan untuk hal ini? Secara jelas, bukan karena hal ini memediasi otoritas ilahi hanya dalam cara yang sama sebagai otoritas sipil —- tentu saja, karena kepentingan bahwa otoritas membangun pada masyarakat Gereja adalah sebuah jenis khusus. Untuk hal ini adalah kepentingan masyarakat yang memberikan eksistensinya bukan hanya kepada kebutuhan manusia, tetapi untuk tindakan positif atas dasar dalam Yesus Kristus; Hal ini adalah kepentingan masyarakat yang memahami dirinya sebagai masyarakat keselamatan, dan karenanya sebuah kepentingan yang berbeda dari yang dilakukan oleh otoritas sipil. Ini berarti bahwa otoritas ilahi dari jenis tertentu adalah hadir dan dimediasi dalam otoritas manusia (Gereja). Kesakralan khusus dari otoritas Gereja dirasa, bukan karena juga adalah otoritas manusia, tetapi sebab hal ini dikaitkan dengan bidang khusus dari realitas dari perawatan ilahi untuk manusia.

             Apa yang baru saja dikatakan pertama-tama dikaitkan dengan area otoritas Gereja — bandingkan kitab undang-undang baru hukum Gereja — yang aktif dalam membimbing dan memimpin masyarakat Gereja dalam bidang kebaikan yang milik keselamatannya. Seseorang dapat membedakan dari ini, otoritas yang berhubungan dengan menyimpan kebenaran: otoritas manusia juga dimediasi dari Tuhan, tetapi ini datang secara pasti dari pertolongan Roh Kudus. Bidang dari kekuatan (otoritas) itu yang dipertimbangan sebagai sakramental dapat memberikan kesan, bagaimanapun bahwa ini bukan dengan mudah dikategorikan seperti ini. Tentunya ada analogis disini; tetapi secara fundamental, kekuatan untuk menempatkan tindakan sacramental adalah juga otoritas manusia yang diberikan oleh Tuhan dan mewakili dan memediasi otoritas ilahi.

             Dalam bidang otoritas gereja, Orang-orang Kristen seharusnya melihat sakralitas khusus atas bidang aktivitasnya, tetapi pada waktu yang sama mereka seharusnya melihat karakternya sebagai otoritas manusia fungsional, yang berpartisipasi dalam otoritas ilahi dan memediasi ini, Orang-orang Kristen seharusnya melihat dalam otoritas sipil fungsional partisipasi dalam otoritas ilahi dan perantara dalam hal ini —- bahkan ketika mereka dapat sampai kepada persetujuan yang berarti dengan kaum agnostik mengenai otoritas ini, tidak memperhitungkan martabat yang lebih dalam.

2     Lebih dari satu kata harus dikatakan mengenai bidang otoritas sipil ini, tidak sepenuhnya berada di luar realitas yang mana otoritas gereja melayani secara langsung. Dalam analogi tertentu, otoritas sipil bebagi dalam martabat otoritas gereja. Jika karena kehendak ilahi untuk menyelamatkan, tidak ada realitas memiliki benar-benar tidak ada hubungannya dengan Kerajaan Allah yang telah mulai jelas dalam Kristus, kemudian hal ini benar juga atas komunitas manusia dan atas otoritas yang melayani kebaikan. Kebaikan apa saja yang mereka lakukan, secara pokok melihat realitas yang telah menjadi jelas dalam Kristus; dan realitas ini dilayani bahkan ketikan — dalam hal politisi atau ayah dalam keluarga, dll —- apa yang dilakukan, dilakukan sebagai hanya soal fakta, mungkin dengan sebuah mentalitas agnostis dan sekular sepenuhnya.

             Apa yang telah dikatakan, satu hal seharusnya dapat dipahami: otoritas dan hak ilahi dimediasi bagi kita bahkan dalam realitas yang mana kita sebut profran (dibenarkan, desakralisasi, sekularisasi). Karena mereka tahu ini, Orang Kristen membedakan diri mereka sendiri dari kaum agnostik-sekularis sezamannya, tetapi dapat bekerja dengan mereka dalam kehendak bersama untuk membangun dunia profan dengan meletakkan kebutuhan yang nyata, keperluan dan kewajiban moral, yang secara pokok berarti sebuah tuntutan yang dibuat (meskipun hal ini secara umum tidak dipahami secara ekspilisit begitu saja) oleh Tuhan dan dengannya yang dia telah kirim.

Analisis Kritis

       Saya sependapat dengan uraian Josef Fuchs dalam artikel ini. Dalam hal ini, Fuchs mengajak membacanya untuk mengetahui dan menyadari persoalan otoritas manusia. Persoalan otoritas manusia ini dipandang secara berbeda oleh kaum sekularis dan teolog moral. Bagi kaum sekularis, mereka tidak ada masalah atas otoritas manusia. Sedangkan bagi para teolog moral, otoritas manusia dikaitkan dengan perspektif teologi penciptaan.

       Dalam pandangan Kristiani, otoritas manusia merupakan representasi dari otoritas Ilahi. Dengan kata lain, otoritas manusia berpartisipasi dalam otoritas Tuhan. Otoritas Tuhan sendiri berada dalam otoritas manusia. Hal ini berarti, manusia merupakan kepanjangan tangan dari Tuhan dalam karya penciptaan. Dalam hal inilah otoritas manusia bersifat sakral, karena manusia merupakan representasi dari Tuhan sendiri. Oleh karena itu, otoritas manusia digunakan untuk melayani sesamanya dan bukan untuk merugikan sesama.

       Sekularisasi yang terjadi saat ini, memunculkan pemahaman yang berbeda atas otoritas manusia. Manusia merupakan pribadi yang bebas. Implikasi dari hal tersebut adalah munculnya kediktatoran, yang mana manusia merasa berkuasa dan berhak memaksa sesamanya melalui serangkaian peraturan. Dalam hal ini, otoritas manusia lebih bersifat memimpin daripada melayani.

       Adanya perbedaan pandangan mengenai otoritas manusia bukan merupakan hambatan dan penghalang untuk kerja sama bagi pihak sekularis dan Kristiani. Malahan kedua belah pihak harus dapat bekerja sama untuk membangun dunia.


[1] Agnostisisme adalah suatu pandangan filosofis bahwa suatu nilai kebenaran dari suatu klaim tertentu yang umumnya berkaitan dengan teologi, metafisika, keberadaan Tuhan, dewa, dan lainnya yang tidak dapat diketahui dengan akal pikiran manusia yang terbatas. Seorang agnostik mengatakan bahwa adalah tidak mungkin untuk dapat mengetahui secara definitif pengetahuan tentang “Yang-Mutlak”; atau , dapat dikatakan juga, bahwa walaupun perasaan secara subyektif dimungkinkan, namun secara obyektif pada dasarnya mereka tidak memiliki informasi yang dapat diverifikasi. (http://id.wikipedia.org/wiki/Agnostisisme)

[2]Ateisme adalah sebuah pandangan filosofi yang tidak memercayai keberadaan Tuhan dan dewa-dewiataupun penolakan terhadap teisme.  Dalam pengertian yang paling luas, ia adalah ketiadaan kepercayaan pada keberadaan dewa atau Tuhan. (http://id.wikipedia.org/wiki/Ateisme)

[3] Oligarki (Bahasa Yunani: Ὀλιγαρχία, Oligarkhía) adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh kelompok elit kecil dari masyarakat, baik dibedakan menurut kekayaan, keluarga, atau militer. (http://id.wikipedia.org/wiki/Oligarki)

[4] Voluntarisme adalah paham yang menyatakan bahwa kehendak adalah kunci untuk segala yang terjadi dalam hidup manusia.Kehendak manusia memiliki kontrol penuh atas apa yang ia anggap baik dan benar. Kehendak manusia menjadi dasar paling fundamental dalam pengambilan keputusan moral.Kehendak dipandang lebih unggul dibandingkan hal-hal lain yang biasanya dalam etika dipandang sebagai sumber moral, seperti suara hati, kemampuan rasional, intuisi, tradisi, dan perasaan-perasaan manusia

[5] Yurisprudensi = teori dan filosofi dari hukum. Yurisprudensi berasal dari kata yurisprudentia (bahasa latin) yang berarti pengetahuan hukum (rechtsgeleerdheid). Kata yurisprudensi sebagai istilah teknis Indonesia sama artinya dengan kata “yurisprudentie” dalam bahasa Perancis, yaitu peradilan tetap atau bukan peradilan. Kata yurisprudensi dalam bahasa Inggris berarti teori ilmu hukum (algemeene rechtsleer: General theory of law), sedangkan untuk pengertian yurisprudensi dipergunakan istilah-istilah Case Law atau Judge Made Law. Dari segi praktek peradilan yurisprudensi adalah keputusan hakim yang selalu dijadikan pedoman hakim lain dalam memutuskan kasus-kasus yang sama.( http://hitamandbiru.blogspot.com/2011/01/yurisprudensi-traktat-dan-doktrin.html#ixzz2COMsVbAK)

[6] Nominalisme= aliran filsafat yg mengajarkan bahwa pengertian umum tidak mencerminkan aspek umum dan aspek yg mempunyai kesamaan tt eksistensi suatu benda (nominalistik = adj)

[7] Epikeia = A liberal interpretation of law in instances not provided by the letter of the law. It presupposes sincerity in wanting to observe the law, and interprets the mind of the lawgiver in supplying his presumed intent to include a situation that is not covered by the law. It favors the liberty of the interpreter without contradicting the express will of the lawgiver. Atau The principle in ethics that a law can be broken to achieve a greater good.

[8] Hermeneutika (bahasa Yunani: Ερμηνεύω, hermēneuō: menafsirkan) adalah aliran filsafat yang bisa didefinisikan sebagai teori interpretasi dan penafsiran sebuah naskah melalui percobaan. Kata tersebut berhubungan dengan dewa Hermes, dewa dalam mitologi Yunani yang bertugas menyampaikan berita dari para dewa kepada manusia. Dewa ini juga dewa ilmiah, penemuan, kefasihan bicara, seni tulis dan kesenian.Hermeneutika umumnya dipakai untuk menafsirkan Alkitab, terutama dalam studi kritik mengenai Alkitab.

[9] Francisco Suárez (5 January 1548 – 25 September 1617) was a Spanish Jesuit priest, philosopher and theologian, one of the leading figures of the School of Salamanca movement, and generally regarded among the greatest scholastics after Thomas Aquinas

Tinggalkan komentar

Filed under Artikel lepas

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s