Filsafat Politik, 29 Januari 2013

Salah satu komponen untuk mengerti buku “Berfilsafat Politik”, bahwa filsafat politik itu amat berkaitan dengan sejarah. Ada suat karakter historis atau historisitas yang tak bisa ditinggalkan oleh apa yang disebut dengan pergumulan filsafat politik. Di dalamnya termasuk juga kalau kita mau memahami politik Indonesia. Sejarah tak bisa ditanggalkan dalam mengelola tata hidup bersama. Yang dimaksud sejarah itu bukan terutama peristiwa-peristiwa. Sejarah yang dimaksud diringkas dalam terminologi historisitas. Historisitas adalah ketika kita berhadapan dengan sejarah, kita tidak berhadapan dengan peristiwa yang telah lewat, tetapi dengan makna yang tak bisa dipandang sepele begitu saja.

Filsafat politik yang ingin disampaikan adalah filsafat politik yang juga uraiannya tidak hanya disimak dari filosof barat, tetapi juga dari sejarah perjalanan bangsa ini. Kelanjutan dari makna, makna hanya didapat dengan cara pandang yang benar ketika kita memahami sejarah politik bangsa Indonesia. Makna bukan sekadar peristiwa tetapi juga menyentuh framework / rangka keseluruhan dari pergulatan bangsa Indonesia. Kita tidak bisa menilai suatu peristiwa tanpa memahami panorama sejarah bangsa Indonesia. Misalnya tragedi 1965, tidak boleh dipandang bahwa komunisme itu sekadar ideologi yang menjadi musuh bangsa ini yang dideklarasikan militer. Kita harus punya logika kecil bahwa masa-masa perang dunia II yang selesai tahun 1945 yang ditandai kekalahan Jepang, dan dengan demikian invasi militer Jepang menjadi negara merdeka, sebenarnya belum merdeka. Sebenarnya yang terjadi adalah perang ideologi, misalnya juga seperti di Timor Leste, perang saudara yang juga mengandung perang ideologi. Hal yang sama juga terjadi di Vietnam, Kamboja, dll. Perang tidak berhenti pada 1945, tetapi berlanjut dengan perang ideologi di negara-negara bersangkutan, termasuk di dalamnya Indonesia. Tahun 1955 dst. ada konstituante, pada saat yang sama, negara-negara tersebut masuk dalam demokrasi modern. Ideologi bertentangan satu sama lain, misalnya di Indonesia ada sejumlah partai Islam, partai Komunis, dll. Namun konstelasi politik ini berada pada ranah perebutan kekuasaan ideologi. Logika kecilnya, betapa mudahnya ketika ada berbagai peristiwa yang ditumpangi berbagai kepentingan, misalnya pembunuhan 7 jenderal yang dituduhkan pada komunisme, ini menjadi senjata untuk membunuh ideologi komunis tersebut. Ketika kita melihat statement historis saat ini, kita harus melihatnya secara lebih luas.

Mari kita melihat sejarah politik Indonesia. Kesulitan para ahli politik ialah bahwa kerap kali mereka menafikan kontribusi historisitas politik karena sejarah disimak sebagai sebuah peristiwa yang memiliki konteks, tetapi kaitan satu dengan yang lain diabaikan. Misalnya dalam kasus pemaksaan pelajaran agama di sekolah-sekolah katolik di Blitar. Kesalahan Bupati Blitar ialah karena dia mewajibkan sesuatu melalui otoritasnya. Hukum apa saja selalu punya prosedur, entah ketentuan maupun undang-undang. Undang-undang tidak menyebut suatu kewajiban. Tujuannya tidak buruk, tetapi caranya yang buruk.

ASPEK HISTORIS POLITIK

Salah satu kesulitan praktisnya ialah sejak kapan kita menjelaskan politik dari sejarah pergulatan bangsa ini. Sejak kapan? Majapahit? Kita tidak bisa sembarangan. Apapun yang mau kita katakan, sejarah bangsa Indonesia modern, itu tidak muncul sejak Majapahit, tidak juga sejak Cut Nyak Dien. Sejarah Indonesia modern ialah sejak Indonesia berada dalam pergumulan kebebasannya sebagai suatu bangsa. Kapan? Pergumulan Indonesia sebagai bangsa bukan pada tahun 1945. Tetapi juga pada zaman Pangeran Diponegoro 1825. Bukan juga Cut Nyak Dien. R.A. Kartini juga belum menunjukkan sinyal-sinyal cita-cita sebagai sebuah bangsa, tetapi hanya pada ranah kaum perempuan Jawa. Salah satu emblem pergerakan Indonesia ada di sekitar 1920an. Bagaimana dengan 20 Mei 1908? Boedi Oetomo masih berpusat pada Jawa, kendati sudah mulai bertekad membentuk suatu bangsa. Konteksnya memang masih dalam lingkup Jawa. Tahun 1920an merupakan saat yang paling jelas menunjukkan awal mula proses ini. Budi Utomo pun berawal dari tokoh bernama Multatuli, nama alias dari Douwes Dekker. Multatuli menulis buku pertama yang melukiskan kebobrokan pemerintahan kolonial melalui buku Max Havellar yang diterbitkan di Swiss dan membuka banyak mata bahwa pemerintahan ini tidak beradab melainkan biadab. Kebiadaban ini bukan hanya perkara pemaksaan dan pemerasan pemerintah terhadap pribumi. Kebiadaban ini juga mencakup dampak mental dan moral para priyayi yang menjadi kejam pada bangsanya sendiri. Indonesia tertindas bukan karena pemerintah kolonial itu sendiri, tetapi justru dari orang-orang bangsanya sendiri. Lantas pemerintah kolonial mengambil simpati dengan cara membiayai sekolah orang pribumi di Belanda. Dari sini, orang-orang terdidik tersebut membentuk sikap mental mereka untuk membangun suatu bangsa.

Tinggalkan komentar

Filed under Diktat dan Catatan Kuliah

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s