Filsafat Politik, 16 April 2013

Hak Asasi Manusia

Realitas manusia atau realitas hidup bersama dari manusia telah kita lihat dari realitas kaum Dalit di India sebagai ekspresi dari sebuah pemahaman filsafat manusia dari kedalaman. Salah satu cara untuk mengerti HAM biasanya memiliki tiga sudut pandang pembahasan. Pertama, dari perspektif historis. Kedua, dari perspektif sistematis. Ketiga, dari perspektif fenomenologis. Filsafat tentang HAM itu mengenal sejarah. HAM merupakan bagian dari sejarah peradaban manusia. HAM juga mengenal apa yang disebut sistematisasi ajaran, sistematisasi pembahasan filosofis. Dan dalam HAM dikenal apa yang kita sebut fenomena, fenomen hidup, tata hidup bersama. Cara mengenali HAM, harus mengenal dan mengerti sejarah.

Dulu, tentu dalam sejarah peradaban manusia, dikenal beberapa cetusan deklarasi HAM seperti misalnya Magna Charta Kerajaan Inggris. Ini juga masuk dalam cetusan awali bagaimana hak asasi manusia, meskipun belum begitu detail dan jelas dikatakan mengenai HAM. Yang ada adalah penuturan hak dan kewajiban masyarakat terhadap rajanya.

Yang sering kali dirujuk adalah revolusi Prancis yang berhubungan dengan runtuhnya penjara Bastilles. Dalam revolusi Prancis, di situ dikatakan sebuah pemahaman baru tentang tata hidup bersama yang difondasikan kepada kesederajatan; legalite, fraternite, liberte, (dan chastite). Revolusi Prancis menjadi sebuah sejarah – katakanlah begitu – sejarah hadirnya gelombang pemahaman manusia bahwa manusia itu sederajat, bersaudara dan memiliki kebebasan. Revolusi Prancis adalah revolusi rakyat yang sangat tidak sistematis, karena kalau itu kekuasaan di dalam rakyat, akan terjadi kekacauan yang luar biasa. Pada waktu itu serangan ditujukan kepada absolutisme raja dan Gereja. Jadi kita tahu dari sejarah, pertama-tama mengatakan perlawanan terhadap absolutisme kekuasaan. Raja itu absolut pada waktu itu, terlihat dari deklarasi Louis XIV yang mengatakan l’état c’est moi. Mengenai negara, aku. Hukum adalah aku sebagai raja. Ini tatanan hidup bersama yang difondasikan pada monarki, di mana kuasa berasal dari raja.

Mengapa dalam revolusi Prancis hal serupa juga ditampilkan pemberontakan kepada Gereja? Gereja, ingat dalam abad pertengahan bukan hanya pemegang kunci kerajaan surga, tetapi Gereja adalah penguasa atau identik dengan kekuasaan di dunia. Gereja itu, ya seperti para uskup, itu amat berkuasa. Kekuasaan itu sering terkait dengan kekuasaan raja. Gereja juga menjadi pemegang kebenaran ilmu. Jadi absolutisme dalam arti tertentu juga masuk dalam bidang kehidupan religius. Karena Gereja juga adalah ekspresi dari absolutisme, maka yang namanya HAM menentang absolutisme Gereja juga. Gereja di Eropa tampak betul-betul pendiri kota. Tanah-tanah dimiliki oleh ordo atau kongregasi. Dari sejarahnya, para bangsawan yang tuan-tuan tanah, kerap menghibahkan tanahnya untuk Gereja. Misalnya kota Makati di Filipina, hampir setengahnya milik Yesuit. Mengapa? Karena sebelum ada Kota Makati, Yesuit tinggal di sana. Revolusi Prancis berakibat dramatis bagi Gereja, karena seluruh harta Gereja diambil habis.

Dalam sejarah HAM yang juga masuk sebagai episode historis, HAM tidak hanya melawan absolutisme tetapi juga melawan totalitarianisme. Hal itu muncul ketika negara menampilkan ideologi totaliter yang terjadi pada Perang Dunia II, pada masa Hitler. Manusia diperkosa dari kodratnya. Yahudi, Hippies, tawanan perang itu betul-betul tidak dianggap sebagai manusia. Dan periode totalitarianisme ini menyumbangkan deklarasi HAM universal, Universal Declaration of Human Right tahun 1948 di Paris, Prancis. Salah satu drafternya, Samuel Chasent, seorang pengacara Yahudi. Turut juga Jacques Maritain seorang katolik. Dalam deklarasi itu, nomor satu judulnya ialah “Man by nature born equal.” Itu berasal dari Hobbes, Leviathan XIII yang mengatakan bahwa “Man by nature born equal”.

Hal yang sama muncul juga dalam apartheid di Afrika Selatan yang selesai pada seorang tokoh Nelson Mandela. Dia tidak pernah menyimpan dendam terhadap orang yang memenjarakannya selama tiga puluh tahun. Malah, orang yang memenjarakannya diangkat menjadi perdana menteri.

Di Indonesia, sejarah HAM juga terjadi dalam PKI. Manusia dibunuh bukan karena salah, tetapi karena PKI. Yang disebut PKI adalah orang-orang yang bahkan hanya sekadar bersinggungan dengan PKI. Di Cina juga kacau karena adanya komunisme. HAM tidak ada dalam komunisme.

Sejarah HAM itu nyata. Ini mau mengatakan bahwa HAM bukan sebuah abstraksi, tetapi produk dari sejarah.

Poin kedua, SISTEMATIS. Artinya, bahwa HAM mengenal sistematisasi doktrin filosofis. Dalam sistematisasi HAM, kita tahu dengan baik bahwa istilah yang digunakan adalah natural right yang berasal dari laws of nature (hukum kodrati). Dulu belum ada istilah human rights. Yang ada adalah natural right. Hal ini tampak dalam Preambul UUD 1945, bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Dalam bahasa Inggris “whereas”. Kemerdekaan tidak diterjemahkan dalam independence, tetapi “liberty” dari kata libertas. “Whereas liberty is natural right.” Itu terjemahan pertama UUD 45 dalam bahasa Inggris. Kemerdekaan itu bukan human right, tetapi natural right. Beda antara human dan natural menunjukkan bahwa kita sedang membahas kodrat manusia, esensi manusia, manusia regardless (walaupun) beda of colors, of skin, of education, of nationality background, apa saja bahkan physical performance, by nature manusia itu sama. Dalam apa yang disebut sistematisasi ialah sistematisasi doktrin HAM yang berasal dari filosof politik modern, Hobbes, Locke. Hugo Grotius juga menyebutnya tetapi masih terlalu halus untuk menunjukkan doktrin filosofis HAM. Hal ini muncul dalam Hobbes yang mengatakan bahwa manusia itu sederajat dari kemampuannya untuk membunuh sesama manusia.

Sistemasi doktirn filosofis dari HAM pertama-tama diasalkan pada filosof politik modern, Hobbes, Locke, Rousseau. Hugo Grotius dilihat sebagai introduksi. Di mana kemenonjolan Hobbes? Ketika manusia dilihat sebagai yang sederajat, kesederajatan dimaknai dalam the state of nature, dalam gagasan mengenai keadaan alamiah dari hidup manusia, bahwa manusia itu bisa saling mengancam, maka di situ terjadi suatu revolusi yang sangat dramatis. Sama bukan karena akal budi, bukan karena nilai kodrati yang sejauh ini menjadi kebanggaan manusia, tetapi samanya terletak pada kapasitas yang dimiliki oleh manusia dalam keadaan yang paling dasar, yaitu bisa membunuh. Dalam apa yang disebut sistematisasi HAM, manusia memiliki esensi kodrati yang sama, sehingga manusia tak bisa diintervensi. HAM juga dinamai inalienable right, artinya “alien” makhluk asing, “alienable” artinya bahwa manusia tak bisa diasingkan dari yang lain, hak yang tak bisa dicabut. Kalau hak itu dicabut, ia bukan manusia lagi. Hal ini terlihat dari realitas Dalit. Mereka dilihat begitu polutted (najis), sampai-sampai seorang anak kecil Dalit pun bisa berkata “Am I human?” karena setiap kali dia duduk bersama anak-anak lain, dia selalu dijauhi, langsung berpindah menjauhinya.

Poin dalam sistematisasi filosofis HAM adalah kesederajatan. Maka diskriminasi harus lenyap.

Filosof lain yang juga mengurus HAM ialah Emmanuel Levinas. Dia sudah masuk dalam ranah meta etika, di atas Locke dan Hobbes. Ia menyebut etika wajah, wajah menjadi penjara bagi yang lain karena dari wajah, manusia tampak kesederajatannya.

Ketiga, fenomenologi. Poinnya, kebenaran dalam diri saya, asal-usulnya dari pengalaman saya. Fenomenologi artinya bahwa HAM itu nyata, HAM itu penting, dasarnya ialah pengalaman konkret hidup nyata. Bahwa dari pengalaman tak mungkin saya berada dalam ketertindasan terus menerus, ketidaknyamanan terus menerus. Poinnya adalah kebenaran pengalaman pribadi. Ketidakmendalaman dalam societas karena tidak mendalami pengalaman societas itu sendiri. Tata aturan apa saja, jika difondasikan pada kehendak kelompok tertentu tanpa pendalaman pengalaman bangsa itu, memang tidak mendalam. Artinya cenderung ngawur, pragmatis, menguntungkan kelompok tertentu.

Fenomenologi HAM menunjukkan bahwa HAM itu nyata dari pengalaman bangsa dalam tata hidup bersama. Setiap generalisasi, misalnya di India, kaum Brahman melihat bahwa manusia diciptakan dalam kasta dari Brahma, generalisasi ini sungguh melawan ekualitas. Ekualitas identik dengan keadilan. Keadilan artinya sederajat. Yang disebut adil itu sederajat, bukan dalam hal kepemilikan. Keadilan 10 sate untuk 5 orang akan sangat sempit jika dilihat pembagian sate menjadi dua seorang. Keadilan yang dimaksud ialah bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama atas kebutuhan akan sate itu.

Keadilan berarti, setiap manusia tidak dibedakan dalam potensi untuk mengejar yang terbaik dari manusia itu. Tidak adil ketika mendahulukan kelompok-kelompok tertentu. Hal ini pernah terjadi ketika anak-anak PKI tidak boleh menerima pendidikan di universitas. Mereka yang PKI tidak bisa diterima sebagai pegawai negeri. Ini namanya diskriminasi. Seharusnya yang tak bisa diterima pegawai negeri ialah mereka yang ngantukan, males-malesan.

Tinggalkan komentar

Filed under Diktat dan Catatan Kuliah

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s