Filsafat Politik, 18 Maret 2013

Konstitusi (Indonesia), skema yang diajukan praktis tidak keluar dari skema paten filsafat politik yang diusung Aristoteles dan Hobbes. Skemanya adalah berangkat dari pengertian tentang siapa manusia Indonesia. Diskursus tentang konstitusi secara telak dikerjakan oleh para ahli negara lewat pemikiran yang dinyatakan dalam apa yang disebut sidang-sidang BPUPKI dan sidang konstituante yang gagal dibuat. Seperti apa para pendiri Indonesia menggariskan “Siapa manusia Indonesia?” Apa yang harus didiskusikan sebagai brain storming dari pencetusan konstitusi itu? Misalnya Moh. Yamin, dalam mengerti manusia Indonesia dia menoleh pada pergulatan historis bangsa Indonesia. Sejarah bangsa Indonesia seperti apa. Itulah cara mengerti siapa manusia Indonesia. Menurut Moh, Yamin, manusia Indonesia memiliki sejarah besar yang terlihat dari Sriwijaya, Majapahit, dan kerajaan-kerajaan lain di Indonesia. Konsekuensi cara berpikir ini, menurut MY, dalam menentukan batas negara mengikuti batas Sriwijaya. Cara mengerti Indonesia sebagai negara adalah salah satunya dengan menyimak sejarah. Bagaimana kamu mengerti keuskupan? Keuskupan juga harus dilihat dari sejarahnya. Hal yang sama juga terjadi pada Moh. Yamin.

Orang kedua yang mengintroduksi manusia Indonesia adalah Prof. Dr. Soepomo. Soepomo, kebalikannya mengajak para pendiri negara untuk memikirkan, “Indonesia harus didefinisikan sebagai negara apa dalam politik?” Dia berkata jelas, ada tiga macam negara dalam filsafat politik yaitu individualis liberalis yang difondasikan pada pemahaman tentang individu manusia yang bebas. Yang kedua, persis kebalikannya, yang ditonjolkan adalah komunalisme. Negara jenis ini terselenggara dengan konsep-konsep yang mengedepankan sosialisme. Contohnya, negara-negara yang dipikirkan oleh Marx, Engel, dll. Negara ketiga menurut Soepomo alah negara integralistik. Negara ini mengedepankan konsep-konsep kebersatuan dari banyak segi, misalnya kebersatuan antara pemimpin dan rakyat, rakyat dengan rakyat, dst. Dari sendirinya kalau kita pendiri negara, kita akan berpikir apa sebagai orang yang mendengarkan Soepomo? Pendiri negara tidak akan memilih salah satu pun. Mereka tidak akan memilih individualis liberalis. Mengapa? Karena pada waktu itu kita harus melihat konteks perang dunia II. PD II adalah perang ideologi yaitu ideologi negara-negara Barat melawan negara-negara Sosialis (Jerman, Uni Soviet). Yang disebut negara-negara individualis liberalis termasuk juga Belanda. Kalau Indonesia mengambil bentuk ini, artinya Indonesia kembali ke Belanda. Bentuk kedua juga tidak mungkin ikut blok sosialis komunis. Pada waktu itu mereka berpikir bahwa Indonesia tidak bisa masuk dalam salah satu blok itu. Pemilihan bentuk negara integralistik bukan sekadar karena latar belakang budaya Indonesia, tetapi juga untuk menunjukkan identitas bangsa. Hal ini ditindaklanjuti dengan prakarsa Indonesia membentuk Gerakan Non Blok.

Konstitusi tidak berhenti di sini. Selanjutnya, Soekarno mengorasikan pidato yang brilian pada tanggal 1 Juni 1945. Pidatonya sangat filosofis dan mengemukakan berbagai tesis yang menjadi cikal bakal ideologi bangsa Indonesia. Misalnya Aristoteles menyebut konstitusi bukan hanya bentuk negara, tetapi juga pemimpin sebagai representasi negara yang menunjukkan identitas bangsa, tujuan bangsa. Soekarno memidatokan mimpi-mimpi, cita-cita, bangsa Indonesia masa depan.

Tinggalkan komentar

Filed under Diktat dan Catatan Kuliah

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s