Filsafat Politik, 5 Maret 2013

Konstitusi Negara

Salah satu cara untuk mengerti bentuk negara – negara memiliki bentuk – bahwa kita harus mengerti apa yang disebut konstitusi. Apa yang disebut dengan konstitusi? Dalam filsafat politik, pemahaman mengenai konstitusi menyentuh perkara yang krusial untuk mengerti negara. Konstitusi bukan produk baru untuk mengatakan sebuah negara bahkan sejak Plato, Aristoteles, konstitusi menjadi tema penting dalam filsafat. Tentu saja cara mengerti kita untuk mengerti konstitusi berasal dari pemahaman tentang apa itu fondasi, dasar, struktur konstitusi dari apa yang disebut negara. Kita kembali pada filsafat klasik yaitu Plato dan Sokrates. Bagi SOkrates, apa itu negara adalah apa itu Manusia. Manusia adalah jiwa. Jiwa manusia adalah itu yang terdiri atas tiga bagian yaitu rational, spiritual, dan appetitive part. Deklarasi ini merupakan deklarasi apa yang disebut negara. Negara harus ada tiga bagian yaitu pemimpin, rational part, militer sebagai spiritual part, dan pedagang sebagai appetitive part. Apa yang disebut negara sebagai tiga komponen, ini sudah mengatakan sesuatu bentuk dari apa yang kita sebut konstitusi. Kalau ini dilanjutkan maka Plato akan mengurus pemahaman yang lebih detil pada poin-poin berikut ini. Bagi Plato, bentuk negara itu difondasikan pada apa yang menjadi “Siapa yang memerintah negara?” Konstitusi dalam Plato bergantung pada siapa yang memerintah, artinya bagian dari pajang disebut rational part. Baginya, konstitusi berarti bentuk negara, bukan sekadar difondasikan pada raja, tetapi juga tujuan, sebab tujuan pemerintahan bergantung pada siapa yang memerintah, siapa yang memimpin. Uniknya, bagi Plato siapa yang memerintah bukan pertama-tama mengatakan identitas, tetapi juga mengatakan jumlah. Jadi Plato membedakan ada lima “Siapa yang memerintah?” Yang pertama ialah RAJA (King-Philosopher), lalu SEKELOMPOK ORANG KAYA, lalu MILITER, lalu RAKYAT, dan TIRAN. Plato menyebut bahwa pemerintahan yang dipimpin raja disebut dengan kingship. Sekelompok orang kaya yang memerintah namanya OLIGARKI. Kalau militer yang memimpin namanya timokrasi. Negara rakyat disebut demokrasi. Kalau Tiran, disebut tirani.

Plato mengikuti logika:

  1. King philosopher
  2. Tirani
  3. Di antaranya ada rakyat
  4. Militer
  5. Dan Bussinessman

Pemimpin yang adalah raja filosof, memiliki segala pengertian akan apa yang diperlukan pemerintahan dengan baik. Dari perspektif personal, pemimpin ini memiliki pengetahuan mengenai keadilan, kebijaksanaan yang diperlukan. Pemimpin harus memiliki kebijaksanaan, punya pengetahuan yang disebut tata keadilan, lalu kemudian baru bisa memerintah dengan baik. Di antara KING dan KINGSHIP ada keutamaan yaitu WISDOM & JUSTICE. Raja filosof punya ciri bijaksana dan adil.

Bagaimana dengan orang kaya? Apa keutamaannya? Apa ciri khas orang-orang kaya ini? Cirinya ialah kemewahan (luxurious), pesta, menghimpun kekayaan, mengumpulkan barang-barang mewah.

Bagaimana dengan pemerintahan yang dipimpin militer? Negara yang dipimpin oleh militer selalu mencintai perang.

Bagaimana dengan pemerintahan rakyat? Menurut Plato, rakyat tidak mengerti hukum, tidak tahu hukum (lawless, unlawful). Bagaimana kita tahu hal ini? Dari realitas di mana rakyat membangun rumah di sembarang tempat, merokok di mana saja, melakukan apa saja seenaknya. Uniknya, apa yang disebut demokrasi berada di pemerintahan bawah. Pembagian kekuasaan tidak ada dalam Plato. Pembagian kekuasaan baru ada tahun 1700an, sementara Plato tahun 500an SM.

Demokrasi yang kita mengerti saat ini bukan difondasikan pada Plato, tetapi dari Hobbes. Apa bedanya demokrasi Plato dan demokrasi Hobbes? Demokrasi punya komponen dasar. Bagi Plato adalah pemerintahan oleh rakyat yang lawless dan selalu ingin bebas, sementara demokrasi Hobbes jauh lebih complicated. Komponennya ada pada (1) konsep manusia sebagai manusia, 2. Manusia bebas memiliki segala yang merupakan kebebasannya, 3. Kebebasannya memungkinkan manusia memiliki segala kekuasaan untuk mempertahankan dirinya, 4. Karena semua itu sama yaitu bebas, punya segala kemungkinan / posibilitas untuk mempertahankan kekuasaannya, maka manusia mesti dibimbing oleh akal budinya masuk dalam tahapan apa yang disebut dengan kesepakatan. Kontrak sosial itu mengandaikan bahwa manusia bebas. Kalau tidak bebas, manusia tidak bisa meneken kontrak atau kesepakatan. Demokrasi Hobbes merupakan fondasi demokrasi modern saat ini, dalam arti bahwa manusia sama sederajat memiliki potensialitas untuk menyetujui kesepakatan. Legislatif, Eksekutif, Yudikatif bukan pembagian politik. Ini bukan pengertian demokrasi. Yang utama ialah manusia adalah individu. Pembagian kekuasaan bukan hal penting untuk mengatakan sebuah logika bahwa hal itu merupakan hal praktis untuk menjalankan pemerintahan.

Demokrasi Plato tidak bisa menjadi fondasi demokrasi modern.

Bagaimana dengan ciri khas negara Tiran? Ciri khasnya juga lawless. Menurut Plato, tiran itu selfish, hanya untuk kepentingan diri sendiri. Contoh nyatanya ialah Hitler.

Inilah pemahaman Plato soal konstitusi. Yang paling baik adalah Raja Filosof.

 

ARISTOTELES

Menurut Aristoteles, sebagaimana Plato, konstitusi negara didasarkan pada siapa yang memerintah dan tujuan negara.

Menurut Plato, konstitusi terbaik adalah kingship. Menurut Aristoteles, konstitusi terbaik adalah POLITY yaitu bila negara diperintah oleh hukum. Alasannya ialah, menurut Aristoteles, hukum itu tidak memiliki perasaan. Sementara raja, sehebat apapun dia, mengerti filsafat banyak sekali, raja tak bisa menyangkal adanya perasaan manusiawi terhadap anak-anaknya. Suharto, misalnya, jatuh juga karena hutang anak-anaknya. Hukum tak punya ikatan apapun. Aristoteles punya kelemahan, yaitu hukum baru berjalan ketika dilaksanakan. Siapa yang melaksanakannya? Tentu manusia. Pada level tertentu manusia juga tetap terikat perasaan terhadap kerabat terdekatnya, hukum tidak berjalan. Faktanya, manusia betul-betul memiliki kendali atas terlaksananya hukum.

Konstitusi terburuk menurut Aristoteles ialah demokrasi, karena kalau pemerintahan itu koruptif, maka yang korupsi banyak sekali. Kalau dalam tirani, yang korupsi hanya satu orang. Bayangkan kalau semua orang korupsi? Namun kritik terhadap Aristoteles ialah, kalau perkara korupsi, baik-buruk korupsi tidak ditentukan berapa orang yang korupsi, tetapi berapa yang dikorupsi. Satu orang koruptor tidak lebih baik dari banyak koruptor. Kalau satu orang koruptor memakan seluruh kekayaan negara, tentu negara mati. Kalau korupsi semua, masih lebih baik. Namun tetap korupsi itu jelek.

Konstitusi Aristoteles adalah siapa yang memerintah dan tujuan ke mana negara atau pemerintahan itu diurus. Logika kecil ini menghantar kita pada pemahaman bahwa membentuk dan menyusun negara, harus memiliki tujuan yang menyatukan. Menurut Aristoteles, tujuan yang menyatukan adalah tujuan kebaikan tertinggi.

Tinggalkan komentar

Filed under Diktat dan Catatan Kuliah

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s