Sebuah Pemahaman, Analisis Ensiklik Laborem Exercens # 20 Dan Relevansinya Untuk Serikat Buruh Di Indonesia

 Dokumen Ajaran Sosial Gereja yang pertama telah terbit lebih dari 100 tahun yang lampau. Antara “Rerum Novarum” dari Paus Leo XIII dan “Centisimus Annus” dari Yohanes Paulus II berkembang apa yang disebut Ajaran Sosial Gereja. Ajaran ini mula-mula dirumuskan sebagai jawaban atas masalah sosial pada abad XIX, yaitu keadaan kaum buruh yang sangat butuk dalam Negara-negara yang sedang beralih dari Negara agraris menjadi negera industrial. Akan tetapi situasi ini berubah, sehingga menuntut pemikiran serta jawaban yang baru. Karena itu, ajaran Sosial Gereja dalam seratus tahun ini berkembang terus. Tekanannya pun juga ikut berubah. Sehingga dapatlah dikatakan bahwa Ajaran Sosial Gereja sebagai jawaban atas masalah sosial setiap jaman.

Salah satu masalah sosial yang memprihatikan saat ini adalah masalah perburuhan, secara khusus serikat buruh yang menjadi naungan bagi kaum buruh atas kondisi kerja yang begitu menindas mereka baik dari kalangan pengusaha atau memilik modal maupun dari pemerintah sendiri yang mengeluarkan kebijakan perburuhan yang jelas-jelas tidak memihak mereka.

Merupakan tantangan yang sangat berat bahwa saat ini serikat buruh [konteks Indonesia] harus berhadapan dengan sistem ketenagakerjaan yang fleksibel sebagai program dari neoliberalisme. Negara melepaskan tanggung jawab dari tugasnya untuk melindungi buruh. Buruh dilepas dan diserahkan kepada mekanisme pasar bebas, menghadapi pasar bebas, bertarung dengan lawan yang tak seimbang. Dibukanya keran demokrasi liberal dalam berorganisasi, pada kenyataannya justru menjadi kontradiski antara sistem fleksibelitas [Labour Market Flexibility/ LMF] pasar tenaga kerja dan kebebasan berserikat. Juga terbuka peluang terjadi gesekan atau benturan antar serikat buruh. Hal itu semakin melemahkan buruh dan serikat buruh. [2]

Sebagaiman telah disebutkan pada bagaian awal pembukaan bahwa Ajaran Sosial Gereja menjawabi masalah setiap jaman. Salah satu dokumen Ajaran Sosial Gereja yang menyoroti masalah ini adalah Ensiklik Laborem Exercens secara khusus artikel 20, yang membicarakan tentang serikat-serikat pekerja. Kiranya Ajaran Sosial Gereja juga relevan dengan realitas masalah yang sedang terjadi dalam bidang perburuhan di Indonesia. Dan akhirnya masalah berkenaan dengan serikat perburuhan dapat ditemukan pemecahannya atau paling tidak menjadi pedoman berdasarkan terang Ensiklik Laborem Exercens # 20 [“Relevansi Serikat-serikat”].

  1. Laborem Exercens

Ensiklik Laborem Exercens atau “Tentang Makna Kerja Mamanusia” diterbitkan Paus Yohanes Paulus II, 1981, untuk memperingati ulang tahun ke-90 Ensiklik Leo XIII, Rerum Novarum atau “Kondisi Pekerja”.

Pada ulang tahun ke -90 Rerum Novarum, Paus Yohanes Paulus II mengakui kebutuhan akan suatu penelaahan kembali kerja manusia, menyusul perkembangan baru dalam kondisi kerja pada abad yang lalu seperti: pengenalan otomasi dalam produksi; meningkatnya harga energi dan bahan baku; tumbuhnya kesadaran ekologis; dan bangkitnya peran serta sosial-politik rakyat.[3]

Bukan tugas Gerejalah menganalisis secara ilmiah konsekwensi-konsekwensi perubahan-perubahan itu yang mungkin timbul pada masyarakat. Akan tetapi Gereja memandang sebagai tugasnya meminta perhatian terhadap martabat dan hak-hak mereka yang bekerja, mengecam situasi-situasi yang diwarnai pelanggaran terhadap martabat dan hak-hak itu, dan membantu mengarahkan perubahan-perubahan itu, untuk menjamin tercapainya kemajuan yang sejati oleh manusia dan masyarakat.[4]

Dalam serangkaian pengamatan yang telah dikalukan oleh Gereja dalam perjalan waktunya, soal kerja manusiawi sering kali muncul. Dalam arti tertentu isu tersebut merupakan faktor permanen kehidupan sosial maupu ajaran Gereja. Sejak semula ajaran sosial merupakan sebagian dari ajaran Gereja, pengertiannya tentang manusia dan hidup dalam masyarakat, dan khususnya, moralitas sosial yang dikembangkan untuk menanggapi kebutuhan-kebutuhan pelbagai zaman.[5]

Apa yang dinyatakan dalam Ensiklik ini bukan semata-mata menghimpun dan mengulangi saja apa yang telah tercantum dalam ajaran Gereja. Melainkan hendak disoroti, barang kali dengan lebioh jelas dan mendalam, kenyataan bahwa kerja manusiawi merupakan kunci untuk membuka seluruh masalah sosial, jika hal ini dipandang dari sudut kesejahteraan umum. Jika pemecahan masalah sosial yang muncul setiap kali dan makin bertambah kompleks, perlu diusahakan dalm arah “makin memanusiawikan hidup”, kunci tersebut, yakni kerja manusia, mendapat relevansi yang amat mendasar dan serba menentukan[6].

Pada bab selanjutkan akan dibahas berkenaan dengan analisis LE # 20 yang berhubungan dengan serikat pekerja serta dikaitakan dengan realitas serikat buruh di Indonesia.

  1. Pemahaman, Analisis “Relevansi Serikat-Serikat” [LE # 20] Dan Realitas Serikat Buruh di Indonesia

3.1       Pemahaman Relevansi Serikat-serikat [LE # 20]

Pada pembahasan ini, akan dipahami teks LE # 20 dengan mengutarakan seluruh isi dokumen apa adanya tanpa penafsiran. Pembahasannya akan dilakukan dengan mengutarakan isi setiap paragraph. Ada 7 paragraf Karena dalam setiap paragraph tersebut terdapat pokok pembahasana. Namun perlu diingat bahwa pembahasan dengan cara ini tidak dimaksudkan untuk memecah kesatuan isi dokumen, melainkan untuk mempermudah pembahasan dan memahaman secara sistematis. Dan pada akhirnya dapatlah dilihat kesatuan tekls dokumen tersebut dari pembahasan yang dilakukan.

  1. Paragraf I:

Semua hak itu, bersama dengan kebutuhan kaum buruh sendiri untuk melindunginya, menimbukan hak lain lagi, yakni hak atas persekutuan, artinya untuk membentuk serikat-serikat guna membela kepentingan-kepentingan paling pokok mereka yang bekerja dipelbagai kejuruan. Persekutuan-persekutan inin disebut serikat-serikat kerja. Kepentingan-kepentingan kaum buruh dalam arti tertentu menyangkut mereka semua. Tetapi sekaligus setiap jenis kerja, tiap profesi, mempunyai cirinya yang khas yang perlu dicerminkan secara khusus pula dalam serikat-serikat itu.

  • Pemahaman isi:

                        Ajaran Gereja menyatakan bahwa hak dan kebutuhan kaum buruh harus dilindung. Hal ini memunculkan hak baru lagi yakni hak atas persekutuan. Persekutuan ini disebut sebagai serikat kerja. Serikat-serikat kerja ini dibentuk menurut jenis kerja, profesi. Sehingga masing-masinmg mencerminkan kekhasannya. Tujuan pembentukanya sendiri untuk membela kepentingan paling pokok mereka di pelbagai kejuruan.

  1. Paragraf II:

Dalam arti tertentu serikat-serikat sudah mulai ada pada Zaman Pertengahan berupa himpunan-himpunan para pengrajin, yakni: organisasi-organisasi itu mengumpulkan orang-orang yang mengelola kejuruan yang sama, jadi berdasarkan kerja mereka. Akan tetapi serikat-serikat berbeda dengan himpunan-himpunan pengrajin dalam hal yang sangat pokok ini: serikat-serikat modern tumbuh dari perjuangan kaum buruh-buruh pada umumnya tetapi khususnya buruh pabrik-untuk melindungi hak-hak mereka yang adil terhadap kaum usahawan dan para pemilik usaha-usaha produksi. Tugasnya yakni membela kepentingan-kepentingan nyata kaum buruh di segala sector yang menyangkut hak-hak mereka. Pengalaman sejarah menunjukkan bahwa organisasi-organisasi macam ini merupakan unsur kehidupan sosial yang mutal perlu, terutama dalam masyarakat-masyarakat industri modern. Tentu saja itu tidak berarti bahwa seolah-olah hanya kaum buruh pabriklah yang dapat mendirikan serikat-serikat seperti itu. Wakil-wakil tiap kejuruan dapat memanfaatkannya untuk melindungi hak-hak mereka. Begitulah ada serikat-serikat butuh petani dan karyawan-karyawati kantor; ada juga serikat-serikat para majikan. Seperti telah dikatakan, semua dibagi lagi menjadi kelompok-kelompok atau regu-regu yang lebih kecil menurut spesialisasi-spesialisasi kejuruan yang lebih khas.

  • Pemahaman Isi:

Ajaran Gereja menyatakan bahwa harus dibedakan antara himpunan dengan serikat-serikat kerja. Himpunan sendiri menurut konsep Gereja hanyalah kumpulan organisasi menurut jenis kerjanya. Sedangkan serikat-serikat ini tumbuh dari perjuangan kaum buruh untuk melindungi hak-hak mereka yang adil terhadap kaum usahawan dan pemilik usaha-usaha produksi. Tugasnya serikat-serikat ini kembali ditegaskan yakni membela dan melindungi kepentingan-kepentingan nyata kaum buruh di segala sector yang menyangkut hak kaum buruh. Sekali lagi, tidak hanya kaum buruh saja yang dapat mendirikan dan membentuk serikat pekerja melainkan juga kejuruan-kejuruan [spesiaslisasi atau kekhususan] lainnya juga dapat memanfaatkannya [serikat-serikat] untuk melindungi hak-hak mereka.

3.         Paragraf III:

Ajaran Gereja Katolik tidak berpandangan, bahwa serikat-serikat itu tidak lebih dari cermin struktur kelas masyarakat, atau corong perjuangan kelas yang mau-tak mau menguasai perihidup sosial. Tetapi serikat-serikat itu corong perjuangan demi keadilan sosial, demi hak-hak yang adil kaum pekerja sesuai dengan kejuruan-kejuruan mereka. Akan tetapi perjuangan itu harus dipandang sebagai usaha normal bagi kepentingan yang adil: dalam keadaan sekarang, bagi harta benda yang menanggapi kebutuhan-kebutuhan barang dan jasa-jasa para pekerja yang berhimpun menurut kejuruan mereka: tetapi bukan perjuangan melawan pihak-pihak lain. Juga sekalipun dalam masalah-masalah controversial perjuangan mengenai sifat oposisi terhadap pihak-pihak lain, sebabnya ialah karena bertujuan mencapai keadilan sosial, bukan demi perjuangan itu sendiri atau untuk mengikis habis pihak lawan. Suatu ciri kerja ialah: pertama-tama menyatukan orang-orang. Di situlah letak kekuatan sosialnya: kekuatan untuk membentuk rukun hidup. Pada dasarnya baik kaum buruh maupun mereka yang mengelola upaya-upaya produksi atau memilikinya dengan cara tertentu harus bersatu dalam rukun hidup itu. Ditelaah dari struktur dasar segala kerja-ditinjau dari kenyataan bahwa pada dasarnya kerja dan modal merupakan komponen-komponen yang memang harus ada pada proses produksi di tiap sistem sosial- jelaslah bahwa, juga kalau itu karena orang-orang demi kerja mereka perlu bersatu untuk melindungi hak-hak mereka, serikat mereka tetap merupakan faktor tata sosial dan solidaritas, dan mustahillah tidak mengakuinya.

  • Pemahaman Isi:

Gereja berpendapat bahwa serikat-serikat itu adalah corong perjuangan demi keadilan sosial, demi hak-hak yang adil kaum pekerja sesuai dengan kejuruan-kejuruan mereka. Perjuangan untuk keadilan sosial tersebut harus dipandang sebagai usaha normal bagi kepentingan yang adil yakni: dalam keadaan sekarang, bagi harta benda yang menanggapi kebutuhan-kebutuhan barang dan jasa-jasa para pekerja yang berhimpun menurut kejuruan mereka.  Perjuangan ini bukanlah untuk melawan pihak-pihak lain atau untuk mengikis habis pihak lawan. Karena tujuan dari perjuangan pada akhirnya adalah untuk mencapai keadilan sosial.

Gereja juga menyatakan dalam kaitannya dengan perjuangan yang tidak untuk melawan dan mengikis habis lawan bahwa ciri kerja perjuangan itu ialah menyatukan orang-orang. Karena di situlah letak kekuatan sosialnya yakni untuk membentuk rukun hidup. Dengan kata lain Gereja ingin membuat agar ada persatuan antara kerja dan modal mengingat bahwa pada dasarnya kerja dan modal merupakan komponen-komponen yang memang harus ada pada proses produksi di tiap sistem sosial. Persatuan itu juga diperlukan untuk melindungi hak-hak mereka, serikat mereka tetap merupakan faktor tata sosial dan solidaritas, dan mustahil jika tidak mengakuinya.

4.         Paragraf IV:

Supaya usaha-usaha untuk melindungi hak-hak kaum buruh yang berhimpun berdasarkan kejuruan yang sama bersifat adil, selalu perlu diindahkan batasan-batasan yang dikenakan padanya oleh situasi umum ekonomi negeri yang bersangkutan. Tuntutan-tuntutan serikat buruh tidak boleh mengenakan sifat egoisme kelompok atau kelas, meskipun-dalam perspektif kesejahteraan umum segenap masyarakat- memang dapat dan harus bertujuan mengoreksi segala sesuatu yang salah atau kurang pada sistem pemilikan upaya-upaya produksi atau pada cara upaya-upaya itu dikelola. Kehidupan sosial dan sosio-ekonomi memang bagaikan suatu sistem tabung-taubung berkaitan, dan tiap kegiatan sosial yang bertujuan melindungi hak-hak kelompok khusus harus menyesuaikan diri dengan sistem itu.

  • Pemahaman Isi:

Agar usaha-usaha yang mengarah pada perlindungan hak-hak kaum buruh secara adil perlu diberi batasan-batasan sesuai dengan situasi umum ekonomi negeri yang bersangkutan. Atau dengan kata lain setiap kegiatan sosial yang bertujuan melindungi hak-hak kelompok khusus harus menyesuaikan diri dengan sistem yang ada. Tuntutan-tuntutan serikat buruh tidak boleh bersifat egoisme kelompok atau kela tetapi harus lebih bertujuan untuk mengoreksi segala sesuatu yang salah atau kurang pada sistem pemilikan upaya-upaya produksi atau pada cara upaya-upaya itu dikelola mengingat baik kehidupa sosial dan sosio-ekonomi saling berkaitan satu sama lain.

5.         Paragraf  V:

Dalam arti itu, pastilah kegiatan serikat memasuki bidang politik, yakni kepedulian yang arif terhadap kesejahteraan umum. Akan tetapi peran serikat-serikat bukanlah  berpolitik dalam arti sekarang sudah lazim di mana-mana. Serikat-serikat tidak seperti partai-partai politik yang berebut kekuasaan; jangan pula dibawahkan kepada keputusan partai-partai politik atau terlalu erat berhubungan dengannya. Kenyataanya dalam situasi seperti ini serikat-serikat mudah menjauhakn dari peranannya yang khas, yakni melindungi hak-hak kaum buruh yang adil dalam rangka kesejahteraan umum seluruh masyarakat. Melainkan menjadi alat yang disalah-gunakan untuk mencapai tujuan-tujuan lain.

  • Pemahaman ISi:

Karena tujuan dari perjuangan serikat-serikat kerja adalah untuk mencapai keadilan sosial, maka kiranya serikat-serikat ini bersentuhan dengan bidang politik yang peduli terhadap kesejahteraan umum. Tetapi Gereja menegaskan, walaupun kegaitan atau perjuangan serikat-serikat kerja memasuki bidang politik, diharapkan agar serikat kerja tidak berpolitik sebagaimana partai politik berpolitik untuk merebut kekuasaan. Mengingat kenyataan yang terjadi bahwa dalam situasi seperti ini serikat-serikat mudah menjauhakn dari peranannya yang khas, yakni melindungi hak-hak kaum buruh yang adil dalam rangka kesejahteraan umum seluruh masyarakat, serikat kerja dilarang terlalu erat berhubungan dengan partai politik. Hal ini perlu guna menghindari  resiko buruk dari partai politik yakni menjadi alat yang disalah-gunakan untuk mencapai tujuan-tujuan lain.

6.         Paragraf  VI:

Berbicara tentang perlindungan hak-hak kaum buruh yang adil menurut kejuruan mereka masing-masing, tentu saja selalu perlu diperhatikan apa yang menentukan bagi cirri subjektif kerja setiap kejuruan, tetapi sekaligus-bahkan pertama-tama-perlu diindahkan apa yang menentikan bagi masrtabat khas pelaksanaan kerja. Kegiatan organisasi-organisasi serikat membuka sekian banyak kemungkinan dalam hal ini termasuk usaha-usahanya untuk menyelenggarakan penyuluhan dan pendidikan bagi kaum buruh dan mendukung pengembangan diri mereka. Layak dipuji jasa sekolah-sekolah, apa yang terkenal sebagai universitas-universitas kaum buruh atau rakyat, dan program-program latihan serta penataran-penataran, yang telah dan masih berkembang di bidang kegiatan itu. Selalu diharapkan, agar berkat usaha serikat-serikat mereka kaum kaun buruh tidak akan hanya memiliki lebih, melainkan terutama menjadi lebih. Dengan kata lain: bahwa mereka akan lebih penuh menyadari kemanusiaan mereka dalam segala segi.

  • Pemahaman Isi:

Berkenaan dengan perlindungan hak-hak kaum buruh yang adil bagi setia serikat kejuruan atau kerja, perlu diperhatikan apa yang menentukan bagi ciri subjektif kerjanya, sekaligus diindahkan apa yang menentukan bagi martabat khas pelaksanaan kerja. Karena kegiatan organisasi-organisasi serikat membuka sekian banyak kemungkinan dalam hal ini termasuk usaha-usahanya untuk menyelenggarakan penyuluhan dan pendidikan bagi kaum buruh dan mendukung pengembangan diri mereka. Dalam hal ini layaklah dipuji jasa sekolah, sebagai universitas kaum buruh atau rakyat, dan program-program latihan serta penataran-penataran, yang telah dan masih berkembang di bidang kegiatan itu. Sehingga diharapkan berkat usaha serikat-serikat mereka kaum buruh tidak akan hanya memiliki lebih, melainkan terutama menjadi lebih. Dengan kata lain: bahwa mereka akan lebih penuh menyadari kemanusiaan mereka dalam segala segi.

 

7.         Paragraf  VII:

Suatu cara yang dipakai oleh serikat-serikat untuk memperjuangkan hak-hak adil para anggotanya ialah pemogokan atau penghentian kerja sebagai semacam ultimatum kepada badan-badan yang berwenang, khususnya para majikan. Cara itu oleh ajaran sosial katolik diakui sebagai sah dalam kondisi-kondisi yang semestinya dan dalam batas-batas yang wajar. Sehubungan dengan itu kaum buruh harus dijamin hak mereka untuk mogok, tanpa dikenai hukuman-hukuman perorangan karena ikut serta dalam pemogokan. Sementara itu diakui sebagai upaya yang sah, sekaligus perlu ditekankan bahwa pemogokan dalam arti tertentu tetap merekana upaya terakhir. Pemogokan jangan disalah-gunakan. Khususnya jangan disalah-gunakan untuk tujuan-tujuan politik. Selain itu mengenai jasa-jasa pokok masyarakat selalu harus diingat, bahwa bagaimanapun juga jasa-jasa itu harus terus terjamin, kalau perlu melalui perundang-undangan yang cocok. Penyalah-gunaan senjata pomogokan dapat melumpuhkan seluruh hidup sosio-ekonomi, dan itu berlawanan dengan tuntutan kesejahteraan umum masyarakat, yang juga sejalan dengan sifat kerja yang sejati.

  • Pemahaman Isi:

Suatu cara yang dipakai oleh serikat-serikat untuk memperjuangkan hak-hak adil para anggotanya ialah pemogokan atau penghentian kerja dalam kondisi-kondisi yang semestinya dan dalam batas-batas yang wajar. Cara ini digunakan sebagai semacam ultimatum kepada badan-badan yang berwenang, khususnya para majikan. Gereja mengakuinya secara sah sebagai upaya yang terakhir dalam perjuanagan serikat kerja untuk memperoleh hak-hak yang adil. Sehubungan dengan itu Gereja menegaskan bahwa harus dijamin hak-hak kaum buruh untuk mogok, tanpa dikenai hukuman-hukuman perorangan karena ikut serta dalam pemogokan. Walaupun Gereja telah merestui [mensahkan] cara ini, tetap ditegaskan bahwa cara ini jangan sampai disalah-gunakan khususnya untuk tujuan-tujuan politik. Karena penyalah-gunaan senjata pomogokan dapat melumpuhkan seluruh hidup sosio-ekonomi, dan itu berlawanan dengan tuntutan kesejahteraan umum masyarakat, yang juga sejalan dengan sifat kerja yang sejati. Tidak dilupakan juga berkenaan dengan jasa-jasa pokok masyarakat yang menjamin perundang-undangan yang cocok.

Dari seleruh penjabaran di atas, mulai dari paragraf I –VII, dapatlah disimpulkan bahwa hak dan kebutuhan kaum buruh yang terbentuk lewat relasi antara komponen kerja dan modal menciptakan suatu hak baru yang memberikan perlindungan bagi hak-hak yang adil yakni hak atas persekutuan. Persekutuan atau serikat ini bertujuan untuk membela kepentingan-kepentingan kaum buruh. Perjuangan membela hak-hak buruh secara adil tidak dimaksudkan untuk gerakan perlawanan yang cenderung mengikis habis pihak lawan, melainkan perjuangan bersama untuk mewujudkan rukuin hidup antara komponen kerja dan modal. Hak atau tuntutan yang diberikan oleh kaum buruh tidak boleh hanya bertujuan untuk kepentingannya sendiri melainkan dalam kerangkan pencapaian kesejahteraan umum. Serikat kerja sendiri mau-tidak mau juga memasuki bidang politik. Namun mereka tidak boleh berpolitik layaknya partai politik yang memperebutkan kekuasaan. Karenanya, mereka dilarang berhubungan erat dengan partai politik juga untuk menghindari dijadikan alat untuk tujuan-tujuan yang menyimpang dari tujuan dasarnya sendiri. Kegiatan organisasi atau serikat kerja mumbuka sekian banyak kemungkinan untuk menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan penataran yang dapat membantu mereka untuk memiliki kesadaran penuh akan kemanusiaan dalam segala seginya. Hal terakhir yang ditekankan adalah soal pemogokan. Gereja memandangnya sebagai suatu yang sah dalam kondisi yang semestinya dan dalam batas-batas yang wajar. Pemogokan ini oleh Gereja dipandang perlu sebagai upaya terakhir dari perjuangan kaum buruh untuk mengultimatum pemilik modal dalam pemberian hak-hak yang adil. Walaupun demikian, pemogokan tidak boleh disalahgunakan.

3.2       Analisis “Relevansi Serikat-serikat” [LE # 20]

Dari pemahaman yang telah dijabarkan pada sub bab di atas, dapatlah ditarik beberapa hal yang terkandung dalam LE # 20.

Pertama, bahwa hak dan kebutuhan kaum buruh untuk dilindungi oleh mereka sendiri pada akhirnya memunculkan hak yang baru yakni hak atas persekutuan. Persekutuan ini dibentuk untuk membela kepentingan-kepentingan pokok mereka yang bekerja di pelbagai sector pekerjaan. Hak di sini mengacu pada konteks luas hak-hak manusiawi secara keseluruhan dalam hal ini adalah hak-hak manusiawi yang bersumber pada kerja [#16]. Hak-hak ini terbentuk dalam hubungan antara kaum buruh dan majikan langsung. Dalam hal ini adalah upah [imbalan] yang adil bagi kerja yang dijalankan [#18]. Tolak ukur kerja manusiawi dipandang juga sebagai hak asasi setiap orang. Sehingga setiap orang yang bekerja itu memiliki hak asasinya juga terkait dengan pekerjaannya. Yang diwartakan dan diperjuangkan oleh Gereja lewat seruan dokumen ini adalah penghargaan terus-menerus dan tiada hentinya terhadap kerja manusia. Apa yang menjadi tolak ukur keadilan dalam upah itu sendiri? Dalam # 19 dikatakan bahwa prinsip utama seluruh tata etika dan sosial  ialah asas penggunaan harta benda oleh semua orang . di tiap sistem, entah bagaimana di situ hubungan-hubungan dasar antara modal dan kerja, upah, yakni imbalan bagi kerja, masih merupakan upaya praktis bagi mayoritas terbesar rakyat. Baik harta benda alami atau harta benda hasil pengolahan. Kedua harta benda ini harus terjangkau oleh buruh melalui upah yang diterimanya sebagai imbalan kerjanya. Selain upah, berbagai tunjangan sosial untuk menjamin kehidupan dan kesehatan kaum buruh beserta keluarganya ikut berperan di sini dan patut juga diberi perhatian [seperti pembiayaan kesehatan, kecelakaan kerja, istirahat] oleh kalangan modal. karena ini adalah kumpulan hak-hak utama. Keadilan dalam upah kerja pada akhirnya tidak hanya menyangkut pekerjaan yang dilakukan oleh kaum buruh melainkan juga aspek yang menjamin kehidupan bagi dirinya sendiri maupun bagi keluarganya. Inilah yang pada akhirnya menentukan hubungan antara kaum buruh dan modal.

Kedua, adanya pembedaan antara himpunan dan serikat kerja. Himpunan hanya dipandang sebagai kumpulan organisasi yang terkait dengan kerja yang sama. Sedangkan serikat buruh sendiri tidak hanya sekedar kumpulan organisasi atau pribadi yang sama dalam didang kerjanya atau bahkan berbeda. Melainkan sebagai suatu kelompok yang muncul dari perasaan, tujuan yang sama yakni perjuangan untuk melindungi hak-hak mereka secara adil. Realitas yang terjadi adalah bahwa kaum buruh itu selalu saja ditindas. Padahal, dari relasi hubungan antara kaum buruh dan pemilik modal atau pengusaha terbentuk, apa yang dinamankan upah atau penghasilan kerja yang diterima oleh kaum buruh.

Tidak jarang bahwa penghasilan yang mereka terima sungguh tidak sesuai dengan kerja yang telah mereka lakukan bagi pemilik modal. Oleh karena itu muncul gerakan bersama dari kaum buruh terlebih yang menerima perlakuan ketidakadilan untuk memperjuangkan hak-hak mereka secara adil. Kiranya dalam gerakan perjuangan ini kaum buruh menuntut hak mereka kepada pemilik modal. Wadah yang disebut sebagai serikat kerja itu sendiri menampung aspirasi mereka, singkatnya, serikat ini dibentuk untuk membela kepentingan kaum buruh yang diperlakukan tidak adil atau setidak-tidaknya menjadi agar tidak ada tindak ketidakadilan dari pihak lain [pemilik modal]. Apakah hanya kaum buruh pabrik saja yang boleh mendirikan serikat? Tidak hanya mereka. Ada banyak sektor pekerjaan di mana kaum buruh pun juga ada. Seperti kaum buruh tani [#21]. Mereka ini adalah kaum pekerja yang kurang dihargai oleh masyarakat, sehingga mereka merasa disisihkan dari masyarakat. Kiranya tidak ada bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi petani sendiri dan keluarga mereka bila sudah berusia lanjut, sakit atau pengangguran. Kerja fisik yang sangat berat yang dilakukan mereka rasanya tidak sesuai dengan hasil yang mereka dapatkan dari tuan tanah.

Dengan realitas seperti ini, kiranya mereka juga berusaha untuk memperjuangkan hak-hak pokok mereka sendiri secara lebih adil. Terlebih lagi kaum buruh hati ikut adil dalam menyediakan bagi masyarakat hasil bumi yang dibutuhkan sebagai rezeki sehari-hari. Dengan kata lain mereka punya peranan penting dalam perekonomian masyarakat, menyangkut kebutuhan pokok manusia. Jika peranan yang mereka mainkan begitu penting, mengapa tidak ada penghargaan untuk mereka? Karenanya kaum buruh tani juga berjuang [aktif] untuk memperoleh hak yang seharusnya diterima dan dinikmati oleh mereka. Tidak hanya mereka yang normal saja yang terhitung sebagai pekerja.

Kiranya dalam # 22 juga ditegaskan bahwa orang-orang cacat juga punya hak untuk bekerja. Mereka turut memiliki kemanusiaan yang sama dengan manusia normal lainnya. Tapi realitas yang terjadi menyatakan bahwa mereka ini juga termasuk yang mendapatkan diskriminasi dari masyarakat. Seolah-olah dengan kecacatannya itu, ia tidak berguna. Pandangan ini kiranya salah. Karena jika demikian halnya, maka pandangan itu telah mengingkari kemanusiaan tidak hanya mereka yang cacat, tetapi seluruhnya. Mereka yang cacat ditegaskan lagi juga memiliki hak yang sama atas kerja dalam arti sesuai dengan kecakapan yang mereka miliki. Kiranya pembentukan serikat kerja bagi penyandang cacat juga membantu dan menolong para penyandang cacat untuk memperjuangkan hak-hak mereka dalam pekerjaan dan tidak ditindas lagi oleh konsep masyarakat yang menganggap bahwa orang cacat [tidak sehat] itu tidak ada gunanya, dan tidak pantas untuk dipekerjakan.

Ketiga,  Gereja berpendapat bahwa serikat-serikat itu adalah corong perjuangan demi keadilan sosial, demi hak-hak yang adil kaum pekerja sesuai dengan kejuruan-kejuruan mereka. Perjuangan untuk keadilan sosial tersebut harus dipandang sebagai usaha normal bagi kepentingan yang adil. Dalam pengertian bahwa ada kecenderungan dalam hubungan antara kerja danm modal mengarah pada tindak ketidak-adilan yang dilakukan oleh salah satu pihak. Dan biasanya dilakukan oleh pemilik modal karena itu gerakan serikat buruh menjadi corong untuk perjuangan keadilan sosial.

Perjuangan ini bukanlah untuk melawan pihak-pihak lain atau untuk mengikis habis pihak lawan. Karena tujuan dari perjuangan pada akhirnya adalah untuk mencapai keadilan sosial. Gereja juga menyatakan ciri kerja perjuangan itu ialah menyatukan orang-orang. Karena di situlah letak kekuatan sosialnya yakni untuk membentuk rukun hidup. Pernyataan yang dikeluarkan Gereja ini sesungguhnya untuk menekankan adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara pekerja dan modal. hubungan timbale balik ini dapat diterangkan begitu. Modal memiliki tujuan untuk menambah profit dengan usaha-usaha produksinya.

Usaha-usaha produksi itu dapat berjalan jika ada kerja atau pekerja yang menjalankan usaha prosuksi itu. Pada dasarnya hubungan itu memunculkan tanggung jawab dari masing-masing pihak untuk dipenuhi. Tanggung jawab itu dari sisi pekerja, ia harus memberikan segala tenaganya untuk kemajuan dan kelancaran proses produksi. Di sisi lain pemilik modal juga harus memberikan upah dan tunjangan bagi pekerja yang telah mengusahakan kelancaran produksi sehingga produksi berjalan dan menghasilkan keuntungan bagi pemilik modal. Karena itu, gerakan serikat kerja berusaha untuk menjamin hak-hak yang haruisnya diperoleh dari masing-masing pihak tetapi tertunda atau tidak diberikan sesusia dengan kewajiban yang telah mereka berikan.

Dalam hal ini pekerjalah yang pasling sering mendapatkan perlakukan yang tidak adil dalam memperoleh hak mereka. Mereka kiranya dirugikan dengan tindakan dan sikap tidak adil yang dicermikan dengan upah yang tidak seimbang atau sesuai. Ketidakadilan yang mereka terima pada dasarnya adalah suatu cerminan tidak terciptanya kesejahteraan umum atau bonum comunae. Ada ganjalan yang menyebabkan salah satu pihak tidak merasakan kesejahteraan. Karena itu lah perlu ada tindakan untuk mengevalusasi dan memperbaiki ganjalan itu yakni dengan perjuangan. Kiranya perjuangan tidak digunakan secara anarki untuk melibas habis lawan, seperti konsep yang selama ini ada-antar musuh. Jika salah satu dilibas habis, maka dasar relasi hubungan antara kerja dan modal mandek.

Dengan kata lain keduanya saling dirugikan bahkan  akan memperburuk masalah tidak hanya lingkup kerja dan modal melainkan juga mempengaruhi lingkungan yang lebih luas lagi. Dan jika ini terjadi, apakah bedanya antara keburukan kerja dan modal? Karena masing-masing pihak melanggar kewajiban yang harus diberikan kepada si-empunya hak. Karenanya perlu kesatuan hubungan antar keduanya, Persatuan itu juga diperlukan untuk melindungi hak-hak mereka, serikat mereka tetap merupakan faktor tata sosial dan solidaritas, dan mustahil jika tidak mengakuinya.

 Keempat, tuntutan yang diajukan untuk dipenuhi bukanlah pertama-tama ditujukan untuk kepentingan pribadi melainkan demi kesejahteraan umum. Serikat dalam memperjuangkan hak kaum buruh tidak boleh hanya bertujuan untuk memperoleh cita-cita yang diinginkan melainkan ada tujuan yang lebih tinggi yang ingin dicapai melalui perjuangan keadilan hak kaum buruh yakni kesejahteraan umum. Perjuangan ini menjadi cerminan bahkan kritikan bagi yang lain untuk sadar bahwa ada kecenderungan pribadi atau kelasa tau golongan yang hanya mementingkan keuntungannya sendiri.

Masyarakat sebagai sebuah sistem yang teratur, di dalamnya terdiri dari berbagai kelompok, individu yang bergerak bersama untuk tujuan yang sama dengan cara kerja sistemnya masing-masing yakni kesejahteraan umum. Jika ada satu pihak yang melanggar atau menyimpang dari tujuan bersama itu, maka bisa berpengaruh bagi kelancaran sistem itu. Akibatnya ada ketimpangan yang membuat tujuan bersama itu tidak tercamapai. Karenanya ditekankan sekali lagi bahwa perjuangan pencapaian hak yang adil bagi buruh adalah juga menyangkut pencamapian kesejahteraan sosial dalam sekala yang lebih luas yakni masyarakat.

Kelima, Serikat kerja masuk dalam lingkugan politik. Tetapi serikat itu sendiri tidak boleh larut dalam usaha perebutan kekuasaan seperti yang dilakukan oleh partai politik. Bahkan Gereja memperingatkan bagi serikat-serikat pekerja untuk tidak berhubungan erat dengan partai politik. Bisa jadi bahwa mereka akan dijadikan alat untuk tujuan-tujuan yang lain. Dan bila ini terjadi, serikat pekerja tidak akan ada dalam jalur yang telah ditentukan sebelumnya yakni pencapaian kesejahteraan umum dalam konteks keadilan hak kerja.

Keenam, kiranya dalam serikat kerja, dimungkinkan bagi setiap anggota serikat untuk mendapatkan kesempatan yang luas guna memupuk pandangan mereja tentanag kemanusiaan dalam segala segi, tidak hanya dalam lingkup kerja saja. Pendidikan, penataran, program pelatihan dapat berguna untuk memajukan angota serikat sendiri. Tidak hanya itu saja, dengan semakin berkualitasnya anggota serikat, ia semakin membantu dalam perkembangan serikat buruh itu sendiri. Dengan mendapatkan banyak pengetahuan, informasi, dan latihan, anggota serikat kerja dapat lebih kompeten dalam memperjuangkan hak yang adil. Bahkan juga untuk menghadapi pemilik modal yang terkadang memiliki stategi yang lebih maju dalam konteks ketidak adilan hak kerja ini. Akhirnya semua kesempatan yang diberikan oleh serikat kerja dapat membantu masyarakat dalam pencapaian kesejahteraan umum lewat konsep, gagasan dan gerakan yang lebih mencerminkan tujuan tersebut.

Ketujuh, jika perjuangan serikat buruh dalam melindungi hak-hak kerja mencapai jalan buntu, atau semakin parah, kiranya cara pemogokan ini juga turut membantu perjuangan pekerja. Namun harus ada syarat yang dipenuhi bahwa para pekerja sendiri mendapatkan hak-hak mereka untuk melakukan pemogokan. Keduanya sama-sama dirugikan. Tetapi harus ada pengorbanan yang diberikan untuk menunjukkan bahwa ada nilai penting yang diperjuangkan oleh serikat kerja yakni kesejahteraan umum secara khusus perolehan hak yang adil bagi para pekerja yang telah memberikan kewajibannya kepada para pemilik usaha/ modal. Kiranya pemogokan kerja tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan-tujuan politik. Karena dapat merugikan kaum buruh sendiri. Sebab mereka melakukan sesuatu yang tidak berlandaskan pada cita-cita perjuangan mereka.

3.3       Realitas Serikat Buruh di Indonesia.[7]

Pada masa Orde Baru amat sulit untuk merekrut buruh menjadi aktivis dalam serikat buruh. Mereka ketakutan di bawah baying-bayang alat Negara [ABRI dan birokrasi]. Kiranya Negara memakai seluruh aparatnya untuk mengontrol kehidupan buruh, sehingga ternajdi banyak penangkapan yang dilakukan oleh Negara terhadap aktivis buruh. Negera melarang pendirian serikat buruh di luar serikat yang direstui oleh Negara [SPSI]. HIP[8] adalah doktrin yang harus diterima oleh buruh. Pemikiran yang berseberangan dengan HIP dituduh merong-rong kedaulatan Negara, dengan kata lain melakukan subversi. Bahkan buruh yang memperjuangkan hak-haknya dituduh sebagai antek PKI, karena buruh sudah mempraktekkan cara-cara PKI.

Di tengah tekanan yang luar biasa ini, pengorganisasian tetap dilakukan dengan tujuan sederhana yaitu menstimulasi buruh untuk mau membangun serikat buruh alternatif guna memperjuangkan nasibnya. Tentunya serikat buruh tersebut tetap menjadi serikat buruh yang liar sehingga semua kegiatannya harus dilakukan di bawah tanah. Konsekwensinya adalah serikat buruh itu tak bisa berkembang dengan baik dan belum berfungsi maksimal sebagai alat perjuangan.

Setelah tahun 1998, era reformasi, peran control Negara dalam persoalan perburuhan dikurangi. Salah satunya dengan diterbitkannya Keppres No. 83/1998 yang memperbolehkan buruh untuk berserikat selain SPSI. Akibatnya, kesadaran berorganisasi yang telah dikekang sekian lama oleh pemerintah itu tumbuh subur di kalangan buruh. Tanpa diorganisir lagi buruh sudah berinisiatif untuk mendirikan serikat buruh di tempat kerjanya.

Sejak era reformasi jumlah serikat buruh berkembang pesat, dibandingkan dengan masa sebelumnya. Aksi-aksi buruh seperti mogok kerja, menjadi hal yang biasa ditemui. Tetapi keadaan ini masih belum bisa mendongkrak posisi tawar buruh terhadap Negara dan modal.  Kaum buruh masih menjadi silent majority dalam konteks kebijakan ekonomi nasional yang mengatur tentang investasi dan perburuhan. Dalam setiap kebijakan pemerintahan, buruh masih menjadi pihak yang [dirugikan] dikalahkan oleh kepentingan modal.

Buruh menjadi sangat lemah berhadapan dengan modal. Aksi turun ke jalan dan pemogokan kerja menjadi kurang mempunyai tekanan terhadap modal. Bukan simpati yang diperoleh melainkan antipati dari modal. Celah-celah dalam perundang-undangan nasional dipakai oleh modal untuk mengkriminalkan para aktivis buruh. Hal ini menjadi jawaban yang manjur bagi keresahan modal dalam menghadapi gelombang gerakan buruh.

 Tekanan kapitalisme global[9] membuat Negara berusaha merevisi kebijakan-kebijakan yang sudah ada. Karena kebijakan itu masih belum mencerminkan pola pasar bebas, diperlukan perubahan agar memberi tempat bagi modal untuk berkembang dalam alam kebebasan. Di sinilah, hak buruh yang nota bene berkebalikan dengan kepentingan modal menjadi lebih banyak dikesampingkan demi kepentingan modal.

Pemerintah mengadopsi Labour Market Flexibility [LMF] untuk merespon pengusaha terhadap tekanan pasar yang semakin bebas dalam pesaingan [semua tercantum dalam UU RI No. 13 tahun 2003, tentang ketenagakerjaan]. Menurut para pembela konsep ini, startegi ini akan menguntungkan buruh karena: memberi kesempatan kerja seluas-luasnya dengan menciptakan sistem kerja paruh waktu, memudahkan negosiasi buruh dengan pengusaha yang lebih fleksibel mengahadapi tuntutan pasar.

Namun dalam kenyataannya yang terjadi justru sebaliknya, kondisi kerja dan kehidupan buruh menjadi semakin merosot. Strategi LMF jelas menguntungkan perusahaan dan berbagai keuntungan bagi buruh malah tidak pernah terjadi. Bagi buruh, LMF mengandung pengertian hilangnya perlindungan dan keamanan kerja [Pemerintah sendiri lewat UU 13 tahun 2003 dan UU No.2 tahun 2004 secara terang menghilangkan fungsinya dalam perlindungan atas buruh]. Pelegalisasian atas sistem kerja kontrak dan out sourching, kemudahan dalam melakukan PHK, serta pemerdataan kasus perselisihan perburuhan adalah persoalan mendasar yang dihadapi buruh hilangnya hak pesangon atau pensiun, hilangnya hak atas istirahat panjang. Pada prinsipnya LMF menghendaki besaran upah disesuaikan dengan jangkauan target tertentu dari dunia usaha. Artinya upah harus disesuaikan oleh maju mundurnya dunia usaha dan bukan oleh kebutuhan buruh untuk hidup secara manusiawi. UU 13  tahun 2003 mendorong pengusaha dan buruh untuk menentukan upah secara musyawarah mufakat dan tak tergantung pada kebajikan  upah yang ditentukan oleh UMK/UMP. Secara eksplisit juga disebutkan bahwa kewajiban akan perlindungan oleh pemberi kerja dihapus. Pada akhirnya stategi LMF menganggap buruh ibarat sebentuk benda, tanpa nyawa dan harga diri.

Di sisi lain banyak elit serikat buruh yang lari dari kenyataan dan kurang berani menghadapi LMF. Bahkan ada pula dari mereka yang ikut bermain mengambil keuntungan saat pengusaha merubah status buruh dari buruh teta menjadi buruh kontrak, melalui PHK masal, pemutihan bahkan perekrutan tenaga kerja. Semuanya itu dilakukan hanya demi kantong pribadi dengan mengabaikan hak-hak buruh yang telah sekian lama setia menjadi anggotanya.

Mesti diingat bahwa persoalan tentang pengorganisasian adalah keharusan demi memperbaiki nasib buruh. Pengorganisasian ini penting untuk membangun kekuatan buruh serta Meningkatkan militansi masa buruh, dan untuk membangun media pembelajaran bagi buruh dalam tatanan organisasi yang demokratis. Masalahnya kemudian adalah bagaimana serikat buruh melihat permasalahan perburuhan tidak hanya sebatas pada lingkungan tempat kerjanya saja.

  1. Relevansi “Relevansi Serikat-Serikat” [LE # 20] dalam konteks Serikat Buruh di Indonesia

Dengan memahami dan menganalisis LE # 20, serta melihat realitas serikat buruh di Indonesia dapatlah ditemukan suatu aplikasi praksis dalam menghadapi persoalan serikat buruh di Indonesia. Persoalan yang behitu menonjol dalam yang dihadapi oleh serikat buruh di Indonesia antara lain: adanya kebijakan dan peundang-undangan yang timpang yang merugikan buruh, pemerintah tidak lagi memberikan perlindungan bagi kaum buruh ketika berhadapan dengan para pemili\k modal, sistem organisasi serikat buruh yang masih perlu diperbaiki baik dari segi tujuan serikat maupun keanggotaannya, ada elit serikat buruh yang mengambil keuntungan dari ketertindasan buruh. Sehingga tidak lagi menjadi keprihatinan dalam menangani persoalan kaum buruh yang senantiasa memerlukan perjuangan dari berbagai pihak yang terkait.

Jelaslah bahwa yang dihadapi kaum buruh tidak hanya pemilik modal saja melainkan juga pemerintah yang lebih berpihak pada yang berduit. Kiranya kerja dan perjuangan kaum buruh dalam serikat begitu berat. Bisa jadi ia kerja sendiri. Oleh karena itu, serikat-serikat buruh baik yang independent maupun yang bentukan pemerintah, harus mencari jaringan dari luar [LSM, Mahassiwa, organisasi yang bergerak di bidang yang sama] untuk memperkuat power gebrakan mereka dalam memperjuangkan keadilan hak kaum buruh.

Cita-cita serikat yang tampak dalm perjuangan untuk mendapatkan upah yang adil kiranya perlu dibenahi lagi. Karena apa yang terjadi sekarang adalah ketidakadilan public yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun pemilik modal hanya untuk kepentingan mereka sendiri. Kiranya dengan mengubah cita-cita serikat, dapatlah mereka bergerak ke jaringan dan lingkup yang lebih luas yakni untuk kesejahteraan umum. Kiranya dengan pengalihan cita-cita dari internal menjadi eksternal, gerakan serikat buruh yang diperjuangkan oleh mereka mendapat tanggapan yang positif dari masyarakat atau public. Sehingga semakin banyak yang bersimpati pada serikat buruh untuk bergerak bersama membaharui tatanan sosial yang tidak sehat ini.

Pengorganisasian yang baik dan kompeten dapat ditempuh dengan mengadakan seminar, pelatihandan pendidikan bagi anggota serikat, sehingga mereka memiliki kualitas yang baik dalam menggerakkan serikat buruh ke tujuan yang benar dari cita-cita bersama. hal ini juga dapat dijadikan jalan keluar bagi persoalan reorganisasi yang begitu sulit dilakukan.

            Akhirnya dapatlah dikatakan bahwa Ajaran Sosial Gereja mampu menjawabi persoalan jaman.

Daftar Pustaka

Christiputra, Matheus Agung., Diktat Ajaran Sosial Gereja I., Malang: STFT Widya Sasana, 2006

Ensiklik Paus Yohanes Paulus II “Laborem Exercens” dalam Kumpulan Dokumen Ajaran Sosial Gereja tahun 1891-1991 dari Rerum Novarum sampai dengan Centesimus Annus [Alih bahasa: R. Hardawiyarna, SJ]. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI., tahun 1999

Forum Pendampingan Buruh Nasional.,Jurnal Perburuhan: Dalam Bayang-bayang Fleksibelitas: Buruh Harus kemana?., Surabaya: Forum Pendampingan Buruh NAsional, No. 11, November 2005

——- ., Jurnal Perburuhan: Kebijakan Perburuhan yang Berkeadilan dan Bermartabat., No. IV, Januari-April 2006

——- ., Jurnal Perburuhan: Membangun Organisasi Buruh Yang Progresif., Surabaya: Forum Pendampingan Buruh Nasional, No. 5, Mei- September 2006

Sekretariat Justice and Peace dan Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi-KWI., Seri Ajaran Sosial Gereja No.11., tanpa penerbit., tanpa tahun


[1]  Bdk., Matheus Agung Christiputra., Diktat Ajaran Sosial Gereja I., Malang: STFT Widya Sasana, 2006, hlm. 28

[2] Bdk., Forum Pendampingan Buruh Nasional., Jurnal Perburuhan: Membangun Organisasi Buruh Yang Progresif., Surabaya: Forum Pendampingan Buruh Nasional, No. 5, Mei- September 2006, hlm. 11

[3] Bdk., Sekretariat Justice and Peace dan Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi-KWI., Seri Ajaran Sosial Gereja No.11., tanpa penerbit., tanpa tahun,hlm. 2

[4] Bdk., Ensiklik Paus Yohanes Paulus II “Laborem Exercens” dalam Kumpulan Dokumen Ajaran Sosial Gereja tahun 1891-1991 dari Rerum Novarum sampai dengan Centesimus Annus [Alih bahasa: R. Hardawiyarna, SJ]., Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI., tahun 1999, hlm. 659

[5] Ibid., hlm. 661

[6] Ibid., hlm. 662

[7] Bdk., Forum Pendampingan Buruh Nasional., Jurnal Perburuhan: Membangun Organisasi Buruh Yang Progresif., Surabaya: Forum Pendampingan Buruh Nasional, No. 5, Mei- September 2006, hlm. 18-24 dan buku Jurnal Perburuhan: Kebijakan Perburuhan yang Berkeadilan dan Bermartabat., No. IV, Januari-April 2006, hlm. 25-35

[8] HIP adalah Hubungan Industri Pancasila, di mana doktrin ini mengajarkan bahwa hubungan buruh dan pengusaha adalah patner kerja dan segala permasalahan harus diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai kata mufakat.

[9]Loc.cit., Jurnal Perburuhan: Dalam Bayang-bayang Fleksibelitas: Buruh Harus kemana?., Surabaya: Forum Pendampingan Buruh NAsional, No. 11, November 2005, hlm.15-22

Tinggalkan komentar

Filed under Artikel lepas

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s