IDEOLOGI POLITIK KONTEMPORER

DEMOKRASI SOSIAL &
SOSIALISME DEMOKRATIS

(ANTHONY WRIGHT)

George Lichtheim

  1. PENGANTAR

Amatlah penting terlebih dahulu untuk melihat kondisi idiologi yang ada pada abad 19 dan 20. Ini penting karena dari keadaan ini, akan memudahkan untuk memahami demokrasi sosial dan sosialisme demokratis. Hal ini juga akan memudahkan untuk melihat perkembangan yang terjadi dalam sejarah perkembangannya hingga saat ini.

Demokrasi sosial artinya demokrasi yang menekankan paranan masyarakat dalam menjalankan negara. Sedangkan sosialisme demokratis adalah paham sosial yang bersifat menekankan peranan dari rakyat dalam suatu pemerintahan. Secara mendasar, sosialisme didefinisikan dengan apa yang dilawannya. Sosialisme dibingkai sebagai ungkapan ideologis gerakan buruh yang bangkit melawan dan menentang pencurian oleh kapitalisme industri.

II. SEJARAH DAN TRADISI

1. Sosialisme Pada Abad 19 dan 20

Pada abad ke-19, muncul istilah sosialisme. Ringkasnya sosialisme ditemukan dalam usaha manusia mencoba mengangkat, baik secara spekulatuf maupun aktif permasalahan-permasalahan dasar yang tepat bagi kehidupan sosial. Tak berhenti hanya sampai disitu, ia juga berusaha dalam mencari jalan keluar yang selaras dengan keadilan dan kerja sama. Maka sosialisme muncul sebagai gerakan yang ingin mengadakan suatu perubahan dari cara pemikiran yang sebelumnya, yaitu  kapitalisme. George Lichtheim mendudukkan asal usul sosialisme dalam tiga peristiwa ini: Revolusi Prancis, revolusi ekonomi Inggris, dan filsafat Jerman.

Pada dasawarsa pertama abad ke-19 istilah sosialisme muncul di Inggris pada 1820 dan di Prancis pada 1830-an. Kemunculan itu sebagai tanda dan usaha dari beberapa pihak dari berbagai tempat untuk membentuk organisasi “sosial” dalam tatanan ekonomi baru yang sudah ada. Misalnya: Robert Owen (1771-1858) dengan model barunya tentang kehidupan pabrik, Saint simon (1760-1825) dengan ide industrialisme teknokratis dll. Semua ide-ide ini oleh Marx dianggap sebagai yang “utopia” dan sebagai ide yang spekulatif. Semua ide-ide itu dalam kenyataannya mandek seiring  digunakannya “komunisme” untuk melawan berbagai ide sosialisme ini.

2. Perpecahan Sosialisme

Seperti banyak gerakan yang tepecah dalam pemikirannya, demikian juga dalam tubuh kaum sosialis yang menginginkan perubahan. Mereka terpecah dalam mencapai perubahan itu. Dalam hal apa perpecahan itu terjadi? Untuk mejawab persoalan ini, baiklah terlebih dahulu melihat apa yang menjadi dasar, landasan pemikiran kaum sosialis itu secara umum.

Secara mendasar sosialisme didefenisikan dengan apa yang dilawannya yaitu kapitalisme. Sosialisme berusaha mengubah sistem itu sendiri. Dalam memerangi musuhnya ini, sosialisme menganalisis dan  mengungkapkan hakekat serta konsekuensi kapitalisme serta mempertautkan kritik atas kapitalisme dengan keritik terhadap terhadap idiologi kapitalisme, yang ternyata dalam kenyataannya terikat dengan kelas tertentu dan bersifat memihak_ dengan mengabaikan hubungan sosial dari penjelasan itu. Dalam pengertian inilah sosialisme mencoba melakukan”sosialisasi” dan menyatukan  kebebasan, keadilan, dan persaudaraan yang tampil  di panggung dunia modern. Dengan ini maka perpecahan yang terjadi dalam sosialisme terdapat dalam ranah intelektual, untuk mencapai perubahan yang diinginkan, yaitu menggantikan sistem kapitalis. (perpecahan itu telah ada pada abad ke-19 dan perwujudannya terlihat pada abad ke-20).

Akibat dari perpecahan (perbedaan) kaum sosialis, sosialisme sendiri terbagi dalam dua tradisi besar yaitu ke tradisi Marxis dan tradisi demokrasi sosial. Dalam keberagaman bentuk inilah, sosialisme ibarat sebuah rumah besar dengan banyak kamar. Rumah besar ini tak jauh dari rumah lain dengan kamar-kamar yang saling bermusuhan pada abad 20.

III. DASAR-DASAR DEMOKRASI SOSIAL

 Seperti yang dikatakan di atas, titik awal pada akhir abad ke-19 yang membentuk kerangka kerja demokrasi sosial pada abad ke-20. Sebelum perpecahan politik dalam sosialisme pada abad ke-20, terjadi perpecahan intelektual yang menunjukkan perselisihan ini menjadi Marxisme revolusioner dan demokrasi sosial reformis. Dalam perdebatan mengenai ”revisionisme” yang memecah gerakan sosialis pada akhir abat ke-19. Eduard Bernstein (1850-1932) tampil sebagai tokoh pendukung revisionisme yang berhadapan dengan pandangan Marxis ortodoks dari demokrasi sosial Jerman (Bernstein sendiri adalah penganut Marxisme ortodoks). Berikut ini pandangan sosialisme Bernstein dalam sebuah artikel:

Jika dengan terwujudnya sosialisme kita memahami terbentuknya masyarakat yang diatur dalam semua aspek berdasarkan gagasan komunis yang kaku, saya tidak ragu untuk mengatakan bahwa perwujudan itu masih jauh. Di sisi lain, saya berpendirian bahwa generasi sekarang pun akan melihat perwujudan sosialisme, walaupun bukan dalam bentuk yang sesungguhnya, paling tidak dalam kenyataan. Perluasan ruang kewajiban sosial yang terus-menerus (yaitu kewajiban individu terhadap masyarakat, hak yang terkait, dan kewajiban masyarakat terhadap individu), perluasan hak masyarakat, seperti yang diatur dalam bangsa atau negara, untuk mengatur perekonomian; pertumbuhan pemerintahan-sendiri yang demokrasi pada jenjang kota, distrik, atau provinsi, serta perluasan tanggung jawab lembaga-lembaga tersebut bagi saya, semua ini bermakna perkembangan menuuju sosialisme atau perwujudan sosialisme secara bertahap. Namun, benar juga bahwa tatkala komunitas rnenggunakan haknya untuk mengantrol kondisi ekonomi, peralihan kegiatan ekonomi menuju pengelolaan publik tidak lagi memiliki arti penting mendasar yang secara umum dinisbatkan padanya. Menjalankan satu pabrik yang  baik mungkin lebih sosialis daripada nasionalisasi sernua pabrik.

Saya mengakui bahwa saya pesimis, atau berkepentingan, dengan apa yang biasanya diistilahkan sebagai “tujuan tertinggi sosialisme”. Apa pun tujuan ini tidak berarti apa pun bagi saya, gerakanlah yang menurut saya merupakan segalanya.Dengan cara pandang ini, Demoksasi Sosial jangan berharap atau menginginkan jatuhnya sistem ekonomi yang ada dalarn waktu yang cepat, jika kejatuhan ini dibayangkan sebagai akibat dari krisis perdagangan yang besar dan dahsyat. Apa yang harus dilakukan Demokrasi Sosial, dan dilakukan dalam waktu yang lama, adalah mengorganisasi kelas buruh secara politik ; melatih mereka untuk berdemokrasi, dan memperjuangkan reformasi apa pun dalarn negara yang dirancang untuk mengangkat kelas buruh dan rnembuat negara menjadi lebih demokratis.

 Ini berarti Bernstein menentang Marxisme. Namun pandangannya ini lebih dari sekedar tantangan, karena ia sebenarnya menentang teorisasi Marsisme itu sendiri yang telah diterima kuat. Pada titik inilah-dalam mendukung teori yang lebih terbuka dan lentur akan merupakan kesalahan jika memandang demokrasi sosial modern hanya sebagai Marxisme ortodoks yang direvisi. Apa yang dilakukan Bernstein, dan apa yang kemudian merupakan demokrasi sosial bukan pelaksanaan revisi Marxisme, melainkan pengembangan ideologi yang agak berbeda. Inilah ideologi yang dalam kenyataannya tidak dilandaskan pada materialisme, tetapi pada moral.

Bernstein mengacu kepada Kant untuk menunjukkan jalan menuju politik pilihan etis, seraya berpendapat bahwa “perkembangan ekonormi yang dicapai saat ini meninggalkan faktor ideologi, khususnya faktor etika, sehingga menciptakan ruang yang lebih luas bagi aktivitas independen dibandingkan sebelumnya”.Secara lebih umum, sosialisme tidak dianggap terpisah secara teoretis maupun praktis dari masyarakat “borjuis”, tetapi sebagai bagian integral dari proses perkembangan umum dengan menunjukkan yang terbaik dan diilhami humanisme Barat.

Dari uraian tadi, jelaslah bahwa apa yang merupakan “revisi” atas Marxisme sesungguhnya membentangkan landasan bagi tradisi sosialis yang herbeda. Tema-tema dari periode ini (misalnya, penekanan etika dan sosialisasi ide kebebasan) menjadi inti pemikiran demokrasi sosial modern. Demikian juga dengan diikutinya reformisme praktis sebagai strategi yang tepat bagi kaum sosialis.

Marxisme ortodoks dan demokrasi sosial revisionis memiliki kesamaan dalam satu segi yaitu percaya bahwa sejarah berpihak pada mereka. ‘I’atkala kaum Fabian mendesakkan “keniscayaan perubahan bertahap”, keniscayaan sendiri sama pentingnya dengan sifat bertahap. Mungkin saja menunjukkan peran negara yang semakin luas (pada tingkat nasional maupun lokal) dalam pengaturan sosial dan ekonomi sebagai bukti bahwa masyarakat modern menempuh jalur organisasi kolektif, sedangkan dampak politik demokrasi berarti momentum yang tak terelakkan menuju kebijakan yang menjamin kepentingan mayoritas kelas buruh. Dengan menampilkan sosialime sebagai “hasil dari perubahan pemikiran yang bertahap dalam ekonomi, etika, dan politik”, Sidney Webb (1859-1947) memperlihatkan sejarah kontemporer di mana “masyarakat mereformasi diri berdasarkan prinsip Kolektivis, bukan individualis, dan meskipun dukungan terhadap masing-masing perubahan tidak bermaksud menciptakan perubahan lebih lanjut, hasilnya adalah momentum sosial yang semakin besar menuju arah yang sama”.

 Gambaran ini membentuk karakter hakiki proyek demokrasi sosial modern. Negara digunakan oleh politik demokrasi untuk mereformasi kapitalisme rnenjadi sosialisme- sebuah proses yang berakar dalam perkembangan moral dan dalam logika perkembangan ekonomi. Oleh karena itu, sosialisme tidak dilihat sebagai keterputusan dengan masyarakat yang ada dan tradisi budayanya, tetapi sebagai usaha perluasan dan pertumbuhan. Inilah proyek persuasi, namun tentu saja dalam konteks di mana kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya mendukung persuasi.

Dua figur yang bisa dianggap merangkum semangat dan dasar demokrasi sosial pada masa antarperang adalah R.H. Tawney (1880-1962), juru bicara Inggris yang terkemuka dan Ernst Wigforss (1881-1977) tokoh terpandang demokrasi sosial Swedia. Dalam The Acquisitive Societv (1921) dan Equality (1931), Tawney mengajukan argumen moral yang kuat melawan individualisme kompetitif dan mempertentangkannya dengan fasilitas yang dinikmati komunitas solidaristis yang berakar dalam kesetaraan praktis dan budaya bersama. Prinsip dasarnya “karena manusia adalah manusia, institusi sosial, hak milik, dan pengaturan industri, serta sistem kesehatan dan pendidikan urnum sejauh mungkin harus direncanakan untuk menekankan dan memperkuat kemanusiaan bersama yang menyatukan, bukan perbedaan yang memecah belah mereka”. Inilah sosialisme etis yang memadukan dogmatisme nilai dengan kelenturan teknik implementasi, juga menjadi karakter politik demokrasi sosial. Inilah usaha yang berkelanjutan untuk menerapkan kepercayaan bahwa perubahan sosial terdapat dalarn dunia ide dan nilai, bukan dalam cengkeraman determinan sejarah, dan Tawney menyatukan sumber-sumber budaya bagi persuasi moralnya di mana riilai kebebasan persuasi itu menuntut kesetaraan praktis yang sangat besar sebagai asosiasi moral yang bertujuan.

Wigforss tidak mendasarkan nilai-nilainya pada tradisi Kristen, tetapi – dengan memainkan peran kunci dalam memisahkan sosialisme Swedia dengan determinisme Marxis – ia juga menekankan perlunya mengemukakan sekumpulan nilai demokrasi sosial yang khas sebagai basis bagi politik reformasi sehingga bisa disebutkan bahwa “uraiannya tentang politik Demokrasi Sosial yang berlandaskan pada cita-cita kebebasan, kesetaraan, demokrasi, keamanan, solidaritas, dan efisiensi ekonomi merupakan inti ideologi Demokrasi Sosial Swedia”. Wigforss menyatakan sentralitas kesetaraan (bukan kesetaraan matematis, melainkan hilangnya ketimpangan kelas) bagi perkembangan masyarakat yang solidaristis, tempat manusia saling mendukung melalui akses bersama terhadap budaya materi dan spiritual. Seperti Bernstein, Wigforss menunjukkan sosialisme tidak sebagai lawan liberalisme, tetapi perluasan alamiahnya.

Demokrasi sosial tak pernah menolak (liberalisme) tetapi sebaliknya justru menghormatinya dengan beranggapan bahwa liberalisrne berakar dalam tanah intelektual yang sama, yang menumbuhkan ide-ide  liberal lama tentang kebebasan. Namun, liberalisme tidak  pernah mengetahui cara untuk mewujudkan ide itu sebagai persaingan antarindividu, yang hanya diatur oleh pasar bebas, dan tugas negara dan masyarakat-lah untuk menguranginya seminimal mungkin.

 Kendati nilai-nilai demokrasi sosial telah mapan dan bertahan, penerapannya dianggap Wigforss  sebagai persoalan eksplorasi dan eksperimentasi yang terus-menerus. Ia membuat istilah “utopia sementara” untuk menunjukkan hakikat keterkaitan antara prinsip dan kebijakan dalam politik reformasi permanen demokrasi sosial.

IV. PRINSIP DAN PRAKTIK

Penting untuk menunjukkan bagaimana dalam situasi yang berubah-ubah nilai-nilai demokrasi sosial dapat dilaksanakan melalui program perencanaan ekonomi, kepemilikan publik, dan kesejahteraan sosial. Walaupun aktivitas partai-partai demokrasi sosial tidak menjadi perhatian utama dalam tulisan ini, kemampuan mereka untuk memberikan ungkapan praktis ideologi reformisme sosialis tidak bisa dipisahkan dari ideologi itu sendiri. Dalam jenjang yang paling sederhana, teori reformis rnembutuhkan praktik reformis yang nyata.

Tidak lama sebelum ini, abad ke 20 memperlihatkan bahwa hubungan ini bukanlah hubungan yang tak problematis, atau bahwa semacam optimismehistoris yang disampaikan Bernstein dan Webb adalah revisionisme yang membutuhkan revisi. Tindakan kaum demokrat sosial Jerman setelah 1918 yang terbukti tak mampu menjalankan negara Jerman yang baru, merumuskan reformisme sosialis yang efektif, atau mencegah jatuhnya demokrasi Weimar merupakan petunjuk awal bahwa sesuatu bakal terjadi. Ketidakberdayaan pemerintahan Partai Buruh Inggris pada 1931 dalam menghadapi krisis keuangan menjadi contoh dilema umum demokrasi sosial.

Intinya adalah bahwa pada paruh pertama abad ke-20 masih banyak yang harus diuji dan dipertanyakan perihal dasar reformisme sosialis dengan mengguncang asumsi-asumsi sebelumnya. Di satu sisi, sosialisme disingkirkan oleh fasisme; di sisi lain, Marxisme memperoleh napas baru dengan kemampuannya untuk menjelaskan dunia yang didera oleh krisis kapitalisme dan menawarkan alternatif berupa perencanaan lapangan kerja penuh di negara komunis pertama. Sebaliknya, sosialisme reformis memiliki landasan yang rapuh, membiarkannya terisolasi secara intelektual, dan lemah secara politis. Sejak pertengahan abad ke-20, dernokrasi sosial ternyata mengalami pencerahan yang luar biasa disertai proses revisi ideologis yang baru. Secara lebih khusus, ekonomi Keynesian memberikan pemahaman baru tentang bagaimana perekonomian kapitalis bekerja, dari bagaimana melalui pengelolaan”permintaan perekonomian itu dijalankan oleh negara yang rasional. Menurut Michael Harrington (1928-1989), John Maynard Keynes bukanlah “Sang Penyelamat” yang menyelamatkan sosialisme Eropa dari kemandulannya, melainkan seseorang yang berpengaruh.” “Demokrasi sosial Keynesian” telah mengembalikan reformisme ke jalurnya.

Jika permasalahan utama bagi demokrasi sosial antar-perang dunia adalah menemukan cara untuk menyelamatkan sekaligus menggantikan kapitalisme (khususnya ketika menguasai pemerintahan), andil penting ekonomi baru adalah menyediakan seperangkat piranti bagi kapitalisme. Manfaat khusus piranti itu adalah bahwa medan aksinya bukanlah wilayah pertarungan “kapitalisme” dan “sosialisme”, melainkan wilayah reformis praktis yang tak bertuan dan terbukti bermasalah bagi demokrasi sosial antar-perang dunia. Dalam pengertian ini, terobosan intelektual menunjukkan terobosan politik. Filsafat reformasi tergantung pada adakah strategi reformasi yang jelas. Pengalaman pada masa antar-perang dunia memunculkan pertanyaan yang serius perihal persoalan tadi, namun demokrasi sosial Keynesian sepertinya telah menjawab persoalan itu.

Agak berbeda dengan demokrasi sosial sebelumnya, cukup masuk akal untuk percaya bahwa sosialisme adalah akibat dari proses perkembangan ekonomi dan politik. Dalam pandangan sosialis, sejarah kembali ke arah yang benar sebagai masa depan. Pemimpin kaum sosialis Prancis, Leon Blum (1872-1950), menggambarkan bahwa sosialisme telah sampai pada “masa kemenangan” manakala: Asumsi dan aksioma sosialis diambil alih oleh orang dan partai yang telah terlibat dalam perang yang paling sengit melawan organisasi-organisasi sosialis. Berdasarkan prinsip-prinsip sosialislah masyarakat di mana saja, sadar atau tidak, dibangun kembali.

V. KOMPROMI DEMOKRASI SOSIAL

Apa yang sebelumnya dianggap sebagai “transisi” ternyata berubah status menjadi “tujuan akhir”. Korban utama proses revisi ideoiogi ini adalah doktrin kepemilikan publik atas alat produksi, ciri khas tradisional dari sosialisme, dan kritik terhadap kapitalisme. Alih-alih menjadi ajang pertentangan “kapitalisme” dan “sosialisme”, dunia pascaperang justru bisa dianggap membuka prospek pengaturan campuran atas ekonomi dan masyarakat, bukan negara dan pasar, bukan publik atau pribadi, melainkan campuran baru. Campuran ini menyediakan panggung bagi apa yang dikenal sebagai “kompromi demokrasi sosial”, suatu panggung tempat teknik pengelolaan ekonomi Keynesian dan piranti rekayasa sosial bisa digunakan untuk mencapai tujuan kaum sosialis tradisional dengan cara non-tradisional.

Uraian tadi menyederhanakan uraian yang lebih rumit, di mana adu pendapat yang keras antara fundamentalis dan revisionis baru, dan di mana sebagian tradisi demokrasi sosial (seperti di Jerman) mengikuti kecenderungan baru yang lebih mudah dan tersurat daripada tradisi lain (terutama di Inggris). Namun, uraian tadi menunjukkan intinya di mana demokrasi sosial pascaperang menjalankan proses penyesuaian ideologi yang lama (dan dalam pengertian tradisional disebut deradikalisasi dalam menghadapi apa yang dianggap sebagai kesempatan dan hambatan yang dimunculkan oleh masyarakat pascaperang.

Program Bad Godesberg (1959) dari Partai Demokrat Sosial Jerman (SPD) biasanya dianggap sebagai ciri khas revisionisme baru. Terilhami oleh kebutuhan dalam pemilihan umum untuk menjaga jarak dengan warisan Marxisme, tirani komunisme Soviet, dan doktrin kepemilikan publik, SPD menyatakan bahwa basis demokrasi sosial terdapat dalam “etika Kristen, humanisme, dan filsafat klasik”. Dalam mengakomodasi ekonomi pasar sosial yang diilhami oleh CDU (Demokrat Kristen), program baru itu menghasilkan rumusan yang terkenal dan dirancang untuk mempertemukan perencanaan ekonomi dan pasar: “sekompetitif mungkin, seterencana mungkin sesuai kebutuhan”. Dalam The Future of Soczalism (1956)  Anthony Crosland (1918-1977) bahwa dunia telah berubah dan bahwa doktrin sosialis juga harus berubah agar sesuai dengan “realitas baru” jika ingin mempertahankan relevansinya.

Negara kesejahteraan dengan lapangan kerja penuh merupakan pencapaian yang meyakinkan, dan tugasnya adalah meredefenisi proyek sosialis yang berkaitan dengan negara itu. Bagi Crosland, negara seperti ini berarti penegasan ulang sosialisme sebagai doktrin etika yang berakar pada keyakinan terhadap kesetaraan sosial, yang memberikan dasar bagi politik kesejahteraan tanpa kelas saat ini. Sehingga, sosialisme revisionis tidak dituntut untuk meninggalkan hakikatnya. Sosialisme hanya mengakui kebutuhan akan cara baru (kebijakan sosial, bukan kepemilikan publik) untuk mencapai tujuan-tujuan tradisional. Kapitalisme baru membutuhkan sosialisme baru.

Dengan caranya sendiri, revisionisme percaya terhadap analisisnya sebagaimana demokrasi sosial sebelumnya. Walaupun berbeda dalam menarik kesimpulan programatis, terdapat kepercayaan yang sarna perihal pemahaman mereka atas sifat masyarakat dan perekonomian Barat yang berkembang.Sehingga, jelas bahwa demokrasi sosial pascaperang terlalu percaya terhadap analisis rnereka manakala apa yang sudah diperoleh dan dianggap tetap berubah nenjadi tidak pasti, dan tatkala kekuatan pertumbuhan kapitalisme menunjukkan tanda-tanda berkurang. Namun, kenyataannya masih tetap bahwa pertumbuhan ekonomi pascaperang (yang merentang sampai 1970-an) juga merupakan masa kejayaan demokrasi sosial. Dengan meninggalkan komitmen ideologi lama, demokrasi sosial bisa menawarkan dirinya sebagai sayap modernisasi progresif dari konsensus pascaperang dengan menggunakan teknik pengelolaan ekonomi dan rekayasa sosial yang menjamin bahwa kapitalisme kesejahteraan terwujud sesuai janji.

VI. DARI KOMPROMI KE KRISIS

Kaum revisionis yang mendasarkan analisis mereka pada permanennya kemapanan ideologi pascaperang mengalami kesulitan saat kemapanan itu terguncang. Selanjutnya, kondisi ini memberikan kesempatan bagi kaum sosialis yang menolak “kompromi” demokrasi sosial untuk mengajukan argumen bagi radikalisme baru. Menurut cara pandang ini, perlu “melampaui” demokrasi sosial dan memperbarui misi untuk sosialisme, bukan sebagai humanisasi kapitalisme (yang terbukti mustahil dilakukan), melainkan humanisasi kapitalisme sebagai pengganti kapitalisme.

Konteks terjadinya pergeseran ke “kiri” itu adalah titik temu antara kesulitan revisionisme demokrasi sosial dalam menghadapi resesi ekonomi dan dampak Kiri Baru neo-Marxis yang penting bagi komunisme bergaya Soviet dan demokrasi sosial reformis. Inilah masa autogestzon (pengelolaarn sendiri oleh buruh atau pengelolaan bersama Penyunting) dalam sosialisme Prancis, dampak “gerakan sosial baru” seperti ekologi dalam sosialisme Jerman, rencana Meidener bagi dana penerima upah (wage-earner fund) sebagai cara pengalihan kepemilikan di Swedia, dan kekacauan faksional di kalangan sayap kiri Inggris. Di satu sisi, inilah periode vitalitas politik dan intelektual yang besar berkenaan dengan sosialisme Barat (ketika ilmu sosial dan sosialisme nyaris sinonim); namun di sisi lain, juga merupakan masa jeda menyesatkan yang hanya dilanjutkan oleh kesalahan konsepsinya sendiri. Salah satu kesalahan itu adalah bahwa tugas “melampaui” demokrasi sosial tradisional merupakan tugas yang tidak problematis, kesalahan lain adalah bahwa tugas itu merupakan tantangan kontemporer utama bagi kaum sosialis.

Kesesatan-kesesatan itu segera meledak dan partai-partai sosialis kembali ke jalur deradikalisasi, kecuali pergeseran itu tidak lagi merupakan ungkapan kepercayaan ideologis (seperti pada 1950-an), tetapi merupakan disorientasi ideologi yang mencolok. Sesungguhnya merupakan pemahaman yang tak mudah bahwa dunia berubah sedemikian rupa sehingga memunculkan pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang seluruh proyek kaum sosialis. Gagalnya eksperimen sosialis Mitterand di Prancis pada awal 1980-an dapat memberikan pelajaran yang besar tentang kerentanan “sosialisme di satu negara”. Secara lebih umum (dan seperti ketidaksiapan kalangan sayap-kiri, terutama sayap-kiri Marxis, menghadapi perkembangan fasisme pada periode awal yang bertentangan dengan semua perkiraan ideologis), apa yang sesungguhnya dianggap “melampaui” demokrasi sosial bukan sekadar sosialisme yang lebih kuat, melainkan kebangkitan liberalisme pasar. Bukan kiri baru, melainkan kanan baru.

Perkembangan lebilh lanjut yang menentukan adalah runtuhnya komunisme Soviet (dan negara-negara satelitnya) pada akhir 1980-an, dengan demikian sampai pada akhir polarisasi institusional dan politis “sosialisme” yang membentuk sejarah abad ke-20 sejak kejayaan sosialisme pada 1917. Di satu sisi, peristiwa sejarah yang luar biasa ini bisa dilihat sebagai kemenangan dan alasan bagi demokrasi sosial reformis yang telah menempuh jalan ideologinya sendiri pada awal abad itu. Salah satu tindakan terakhir mantan presiden Soviet, Gorbachev, adalah meninggalkan Marxisme dan beralih menuju demokrasi sosial dengan menyebut Swedia sebagai teladan dan menyatakan bahwa “sosialisme dan pasar bukan saja cocok, melainkan juga tidak bisa dipisahkan”. Dimungkinkan untuk melihat kesempatan baru bagi sosialisme dalam kondisi itu saat bubarnya rezim-rezim komunis tidak hanya mengakhiri pengaruh beracun tirani komunis terhadap ide sosialis di Barat, tetapi juga membuka harapan bagi sosialisme “jalan ketiga” baru (yang memadukan kepemilikan sosial dengan pasar dan demokrasi) dengan demikian mencanangkan revitalisasi tradisi demokrasi sosial. Bahkan mungkin juga memberikan gambaran yang masuk akal tentang bagaimana sistem seperti itu bekerja.Dalam kondisi itu, segera tampak bahwa harapan tersebut masuk akal, dan merupakan penemuan yang menjanjikan bagi kaurn sosialis Barat yang tidak mengerti bagaimana “sosialisme yang ada sesungguhnya” telah menyingkirkan sama sekali sosialisme apa pun di antara kaum sosialis yang hidup di bawahnya.

VII.  SOSIALISME PADA  AWAL ABAD KE21

Benar bahwa revisionisme baru (atau neo-revisionisme) menjadi arus umum partai-partai demokrasi sosial pada awal abad ke-21. “Pada 1990-an,” tulis Sassoon dalam kesimpulan penelitiannya mengenai sosialisme yang berusia seratus tahun, “kaum sosialis dan demokrat sosial di seluruh Eropa bermuara pada pandangan-pandangan neorevisionis.” Neo-revisionisme seperti ini memiliki sejumlah ciri khas:

 [Neo-revisionisme] menyeratkan bahwa pasar harus diatur oleh undang-undang dan tidak melalui kepemilikan negara. Ideologi ini berarti menerima bahwa tujuan sosialisme bukanlah menghancurkan kapitalisme, melainkan hidup berdampingan dengan keadilan sosial; bahwa pengaturan pasar akan semakin menjadi tujuan yang sudah dicapai oleh piranti-piranti supra-nasional; bahwa kedaulatan nasional-dengan demikian parlementer adalah konsep yang terbatas; bahwa konsep jalan nasional menuju. sosialisrne harus ditinggalkan; bahwa kaitian sejarah dengan kelas buruh bagaimanapun definisinya tidak lagi mempunyai arti penting, dan bahwa serikat-serikat buruh dianggap mewakili kepentingan buruh yang lebih besar-tanpa klaim apriori-terhadap politik daripada kelompok kepentingan lain. Juga berarti memberikan prioritas lebih tinggi pada konsumen daripada sebelumnya. Neo-revisionisme mensyaratkan penerimaan aspek-aspek penting kritik kaum konservarif terhadap sosialisme termasuk kaitan antara tunjangan kolektif dan kelambanan birokrasi.

Jika inilah yang dimaksudkan demokrasi sosial pada akhir abad ke 20; bisa ditanyakan apakah ideologi ini memiliki hubungan dengan tradisi sosialis. Sepanjang satu abad, ideologi ini telah meninggalkan kancah politik dan intelektualnya yang khas. Revisionisrne baru bahkan terus menjalani proses ini dibandingkan revisionisme pada pertengahan abad ke-20 yang menduluinya. Dalam versi baru itu, penolakan kepemilikan publik sebagai ciri hakiki sosialisme disertai penggantian sosialisme fiskal melalui pajak dan pembelanjaan. Namun dalam revisionisme baru, “pajak dan pembelanjaan” juga ditolak sebagai ciri khas demokrasi sosial, dan digantikan oleh aktivisme negara yang rasional dalam membuka pintu-pintu peluang. Kesetaraan juga dimasukkan. “Ekonomi campuran” yang baru tidak lagi menunjukkan kepemilikan publik dan privat yang berdampingan, tetapi pengaitan pasar dan negara untuk mencapai tujuan-tujuan kepentingan publik.

Semua ini menunjukkan perkembangan tradisi politik yang luar biasa. Sehingga, tuduhan bahwa uraian tadi memperlihatkan ditinggalkannya, atau dikhianatinya, demokrasi sosial jelas tidak historis dan salah dimengerti. Seluruh sejarah demokrasi sosial dibentuk oleh tanggapannya terhadap sifat dan nasib kapitalisme yang berubah-ubah, dan saat ini juga bukan pengecualian. Demokrasi sosial juga dibentuk oleh perubahan sifat dan perilaku para pemilih yang dukungannya harus diperebutkan, dan sampai sekarang masih jelas. Tidak benar juga mengatakan bahwa revisionisme baru berbeda setelah akhirnya meninggalkan proyek sosialisme untuk menghancurkan kapitalisme sebab penghancuran itu berhenti menjadi proyek sosial demokrasi (dalam praktik, kendati secara teoretis tidak demikian) jauh lebih awal pada abad ke-20. Proyek sesungguhnya adalah mengajukan nilai-nilai demokrasi sosial damam konteks ekonomi pasar kapitalis.

Dalam pengertian ini, revisionisme baru bisa dilihat sebagai usaha untuk menciptakan kejelasan bagi politik demokrasi sosial dan melepaskan beban sejarah di mana sosialisme berjuang untuk membebaskan diri dari makna dan asosiasi yang merusak (perjuangan yang melahirkan “sosialisme demokratis” maupun “demokrasi sosial”). Sosialisme Barat, dalam bentuk demokrasi sosial yang dominan, telah bergulat dengan tugas menerapkan nilai-nilainya ke dalam lingkungan ekonomi dan sosial yang terus berubah. Pergulatan ini melibatkan revisionisme permanen yang versi saat ini hanyalah merupakan perkembangan terakhir. Terdapat klaim bahwa revisionisme menunjukkan sesuatu yang lebih dari itu, bahkan mungkin merupakan basis bagi penyusunan ideelogi baru untuk masyarakat Barat yang bukan liberalisme pasar dan bukan kolektivisme kesejahteraan.

Inilah perkernbangan tak terduga berdasarkan sejarah mutakhir. Kebangkitan mutakhir liberalisme pasar abad ke-20 justru sudah menempuh semuanya dengan ditopang runtuhnva komunisme yang dilanjutkan oleh keniscayaan globalisasi dan “menari di atas kuburan” demokrasi sosial. Tidak lama kemudian dicanangkanlah kemeriangan terakhir sosialisme pasar dengan meyakinkan sebelum akhirnya menemukan ganjalan di kalangan pemilih yang semakin waspada terhadap sebagian konsekuensi-konsekuensinya. Kemhali berkuasanya Partai Buruh di Inggris pada 1997 setelah hampir dua dasawarsa menjadi oposisi-dengan kemenangan yang sama walaupun kurang spektakuler dibandingkan kaum demokrat sosial di negara lain-menandai akhir periode bersejarah dan awal periode lain.

VIII. KRITIK

Sosialisme adalah buah dari perekonomian yang paling maju di Barat dan struktur kelasnya berkembang oleh perekonomian tersebut. Yang mendasar bagi doktrin sosialis.adaiah bahwa masyarakat Barat merupakan lahan yang dibutuhkan sosialisme secara ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Setelah abad ke-20 pun, landasan inilah yang diikuti demokrasi sosial, walaupun terdapat pergeseran “lokasi” menuju wilayah (seperti Skandinavia dan Inggris) tempat reformisme terbentuk secara kuat. Namun pada saat yang sama, sejak 1917 dan seterusnya, lokasi aktif sosialisme revoiusioner beralih menuju ke “timur” dan “selatan”. Pergeseran ini tidak hanya mengacaukan analisis tradisional, tetapi juga berpengaruh balik pada politik sosialisme di Barat. Kemajemukan sosialisme masih terselubung pada abad ke-19 dan mulai terlihat pada abad ke-20.

             Tidak lama sebelum ini, abad ke 20 memperlihatkan bahwa hubungan ini bukanlah hubungan yang tak problematis, atau bahwa semacam optimismehistoris yang disampaikan Bernstein dan Webb adalah revisionisme yang membutuhkan revisi.

Sejak pertengahan abad ke-20, dernokrasi sosial ternyata mengalami pencerahan yang luar biasa disertai proses revisi ideologis yang baru. Secara lebih khusus, ekonomi Keynesian memberikan pemahaman baru tentang bagaimana perekonomian kapitalis bekerja, dari bagaimana melalui pengelolaan”permintaan perekonomian itu dijalankan oleh negara yang rasional. “Demokrasi Sosial Keynesian” telah mengembalikan reformisme ke jalurnya.

Namun, Dunia “pascaperang” berakhir pada 1970-an saat perekonomian. Barat dihantam oleh tekanan inflasi yang melampaui kemampuan pengelolaan permintaan Keynesian. Tekanan ini rnelampaui kemampuan demokrasi sosial Barat dan membuka periode baru disorientasi ideologi sebagaimana disaksikan dalam bergolaknya partai-partai demokrasi sosial pada periode ini. Sihir ekonomi Keynesian ternyata tidak sepenuhnya mampu menjawab semua persoalan ini.

Sejarah sosilisme juga menunjukkan bahwa gerakan-gerakan kaum sosialis yang menginginkan  perubahan atas permasalahan-permasalahan mendasar yang tepat bagi organisasi sosial dan mencoba untuk mencari jalan keluar yang selaras dengan keadilan dan kerjasama pada dasarnya suatu yang sangat relevan hingga saat ini. Jika melihat perkembangan  saat ini  demokrasi sosial dan sosialisme demokratis, menjadi praktek dan ide yang banyak dianut oleh Negara-negara di dunia saat ini pada saat yang bersamaan.

Namun perlu dicermati  bahwa dalam perkembangannya dari dulu hingga sekarang, menunjukkan bahwa gerakan-gerakan sosial yang  berhasil hanya mampu berkembang di Negara-negara dengan taradisi demokrasi yang kuat (Inggris, Belgia dan Belanda). Mengapa? hal ini karena di Negara dengan pemerintahan demokratis kontitusional umumnya di trma oleh rakyat kaum sosialis, maka merek dapat memusatkan perhatian pada bidang ekonomi,  mengakhiri ketimpngan sosial, membuka cakrawala pendidikan, menghilangkan praktek diskriminatif, menciptakan lapangan kerja, dan menata kembali, mereorganisasi perekonomian  demi kepentingan seluruh masyarakat.

Hal itu tentu berbeda dengan negara yang tidak memiliki taradisi demokrasi. Demokrasi sosial dan sosialisme demokrasi akan sulit berkembang. Maka diperlukan cara dan pendekatan baru yang mensosialisasikannya. Karena sejarah perkembangan suatu bangsa satu dengan  yang lainnya berbeda dalam bentuk pemerintahan dan perekonomiannya. Maka hal ini jugalah yang menjadi tantangan  bagi demokrasi sosial dan sosialisme demokrasi dari awal sejarah hingga pada saat ini.

Satu hal yang tak  boleh dilupakan pula yaitu bahwa kaum sosialis  dalam perjalanan sejarahnya terus berkembang dalam pemikirn dan prakteknya dalam menghadapi perubahan jamannya. Pada saat ini pun, apakah idiologi ini mampu menerapkan dan mencari jalan keluar atas persoalan jaman ini? Ataukah sjarah akan terulang kembali? Artinya kaum kapitalis yang akan berkembang lagi. Ataukah sebaliknya di mana demokrasi sosialis dan sosialisme demokratis akan tergantikan oleh sistem lain yang dianggap lebih baik? Semua ini tergantung bagaimana kaum sosialis mampu bertahan, menampilkan, dan menjalankan jalan keluar  bagi persoalan-persoalan yang ada. Jika tidak mampu melakukannya, niscaya sistem  dan ide ini hanya akan menunggu waktunya untuk ditinggalkan, dan dengan niscaya pula akan muncul jalan lain (idiologi lain) untuk memecahkan permasalahan yang ada.

IX. ANALISA  KRITIS

Perpecahan kaum sosialis merupakan  suatu usaha untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Kaum sosialis revisionis (kaum Marxisme refomis yang menginkan peruabahan) menentang kaum Marxisme ortodoks yang lebih berpihak kepada kaum proletar (kaum buruh) dengan mengesampingkan kaum berjuis. Hal ini ditentang oleh kaum reformis. Mereka juga turut memperjuangkan kuam buruh namun dengan tidak meninggikan peran dari kaum proletar.

Mereka berusaha memunculkan suatu teori bahwa peran penting politik demokrasi sosial dalam situasi yang berubah-ubah melaksanakan suatu program melalui pelaksanaan perencanaan ekonomi, kepemilikan publik, dan kesejahteraan sosial. Namun dalam praktiknya ternyata mereka  mengalami kegagalan. Tindakan kaum demokrat sosial Jerman setelah 1918 yang terbukti tak mampu menjalankan negara Jerman yang baru, merumuskan reformisme sosialis yang efektif, atau mencegah jatuhnya demokrasi Weimar merupakan petunjuk awal bahwa sesuatu bakal terjadi. Sebagaimana seorang anggota serikat buruh Jerman menggambarkan dilema ini: sosialisme tidak tahu apakah sosialisme adalah dokter bagi kapitalisme yang sakit, atau ahli waris yang sedang menunggu warisan. Ketidakberdayaan pemerintahan Partai Buruh Inggris pada 1931 dalam menghadapi krisis keuangan menjadi contoh dilema umum demokrasi sosial.

Tinggalkan komentar

Filed under Filsafat

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s